Rabu, 5 Agustus 2015

SK Menhut 463 Tak Dibatalkan, Batam Kolaps

Kamis, 29 Agustus 2013 01:01

SK Menhut 463 Tak Dibatalkan, Batam Kolaps
Tribunnewsbatam.com/Dinas KP2K Batam/Zabur Anjasfianto
Keterangan gambar berdasarkan SK Menhut No 725/Menhut-II/2010 tanggal 30 Desember 2010 diklasifikasikan warna biru (hutan lindung), warna hijau (hutan taman wisata), dan warna pink beralih fungsi: TWA Mukakuning, Bukit Tiban, Batuampar I, Batuampar II, dan Batuampar III 

Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati

BATAM, TRIBUN - Dua bulan setelah diterbitkannya SK Menhut No.463, 27 Juni lalu, namun sampai saat ini belum ada perkembangan mengenai status lahan perumahan milik puluhan ribu warga Batam.

Lumbung Informasi Rakyat (LIRA) Provinsi Kepri kesal. LIRA berencana menggugat gubernur terkait belum adanya upaya nyata untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.

"Kami akan menggugat Gubernur Kepri karena tak serius menangani permasalahan ini," kata Daya Hidayat, Koordinator Wilayah Sumatera II LIRA, Selasa (27/8/2013).

Padahal jika hal ini tetap dibiarkan hingga 27 September 2013 mendatang, SK Menhut No.463 tersebut secara otomatis akan berlaku.

Hal itu berarti tidak ada upaya hukum lagi yang dapat dilakukan untuk membatalkan SK Menhut yang dinilai sangat merugikan iklim investasi di Batam dan Kepri.

"Gubernur seharusnya dalam jangka pendek membuat surat penolakan kepada Menhut, baik kapasitasnya sebagai gubernur atau ketua dewan kawasan. Ini sudah 2 bulan, tapi tak ada reaksi apapun dari pemerintah," ucap Dayat.

Halaman12
Editor: Candra P. Pusponegoro
KOMENTAR
berita POPULER
TRIBUNnews.com © 2015 About Us Help
Atas