Jadi Kewenangan Provinsi, Anggota DPRD Kepri Ini Heran Tak Diundang Bahas Soal Listrik Batam
Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengatakan, pembahasan tarif itu masuk dalam ranah pemerintah provinsi Kepri
Penulis: Thom Limahekin | Editor: Mairi Nandarson
lihat foto
BATAM.TRIBUNNEWS.COM, TANJUNGPINANG - Pembahasan tarif listrik Batam dihadiri oleh berbagai pihak, baik Pemprov Kepri, Wali Kota Batam, DPRD Kota Batam dan masyarakat.
Namun demikian, DPRD Kepri sendiri tidak dilibatkan dalam proses pembahasan tersebut. Padahal, sejak awal, proses pembahasan tarif listrik itu dilakukan wakil rakyat Kepri itu.
Anggota Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengatakan, pembahasan tarif itu masuk dalam ranah pemerintah provinsi Kepri.
Namun, dia tidak mengetahui apa alasan yang memungkinan DPRD Kepri tidak dilibatkan dalam proses pembahasan tarif listrik di Batam ini.
Baca: Aliansi Masyarakat Peduli Listrik Kota Batam Gelar Aksi Damai Jilid 4. Di Sini Lokasinya
Baca: Ada Warga Sagulung Ajukan Surat Tak Mampu Bayar Listrik. Ternyata Ini Jawaban Camat
“Pembahasan itu adalah ranah pemerintah provinsi Kepri. Namun, saya tidak tahu mengapa kami tidak diundang untuk hadir dalam pembahasan tersebut,” ungkap Rudy kepada Tribun, pada Minggu (14/5) malam.
Politisi Hanura dari daerah pemilihan Tanjungpinang ini menegaskan bahwa anggota DPRD Kepri tidak mungkin mempertanyakan alasan tidak dilibatkan dalam pembahasan tarif listrik itu.
”Kalau kami tidak diundang, kami tentu tidak datang. Kami juga tidak mungkin menanyakan mengapa kami tidak diundang,” kata Rudy.
Kendatipun tidak diundang dalam rapat pembahasan, Rudy tetap memberikan informasi seputar acuan yang dipakai untuk menentukan tarif listrik Batam ini.
Baca: Gubernur Tak Kunjung Revisi Pergub Kenaikan Tarif Listrik. Warga Akan Unjuk Rasa Selama 3 Hari
Dia mengatakan, ada wacana yang digulirkan oleh PLN Pusat untuk menjadikan tarif listrik Batam sama dengan tarif listrik nasional.
”Ada kemungkinan pengelolaan listrik di Batam diambil alih PLN Pusat,” kata Rudy.
Kemungkinan ini akan berdampak pada kondisi kelistrikan di kota Batam.
Menurut Rudy, ada dampak positif dan negatif di balik kemungkinan pengelolaan listrik Batam di bawah PLN Pusat.
”Dampak positifnya adalah segala kebijakan langsung diturunkan dari pusat. Namun, dampak negatifnya ialah pengembangan listrik di Batam dan daerah sekitarnya tidak akan dilakukan sendiri di daerah sebagaimana yang terjadi selama ini,” kata kader Hanura itu. (tom)
