TribunBatam/

BATAM TERKINI

Atasi Dualisme Kewenangan Pemko dan BP Batam, Ini yang Pertama Dilakukan Pemerintah

Rencananya, pekan depan pihaknya, juga akan melakukan rapat dengan Menteri Keuangan membahas percepatan proses pengalihan aset tersebut.

Atasi Dualisme Kewenangan Pemko dan BP Batam, Ini yang Pertama Dilakukan Pemerintah
Humas Pemko Batam
Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian RI, Lukita Dinarsyah Tuwo dan Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad 

Laporan Tribunnews Batam, Dewi Haryati

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, BATAM- Sekretaris Menteri Koordinator Perekonomian RI, Lukita Dinarsyah Tuwo mengakui, untuk menyelesaikan persoalan yang terjadi di Batam memang tidaklah gampang.

Apalagi soal dualisme kewenangan antara BP Batam dan Pemerintah Kota Batam. Lantaran keduanya masing-masing memiliki dasar hukum yang kuat.

"Satu-satu akan kami selesaikan. Tak bisa serta-merta sekaligus. Kami atasi penyelesaian beberapa hal yang lebih mudah dulu. Pertama soal aset. Ini penting terkait kewenangan itu dan kelembagaannya," kata Lukita yang juga Ketua Tim Teknis Dewan Kawasan PBPB Batam dalam pertemuan yang berlangsung di Lantai V Gedung Wali Kota Batam, Kamis (18/5/2017).

Dia mengatakan, Pemko Batam akan dioptimalkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Sedangkan BP Batam difokuskan untuk memberikan satu kemudahan atau rangsangan terhadap industri, sehingga investasi di Batam bisa berkembang.

Namun dalam perjalanannya, ternyata proses penyelesaian aset itu juga cukup panjang.

Disamping ada permasalahan lainnya, seperti Uang Wajib Tahunan (UWT), pelabuhan, pencabutan lahan dan lain sebagainya di BP Batam.

"Semua aset di Batam masih dimiliki BP Batam. Langkah pentingnya, bagaimana menyelesaikan aset. Dari situ terlihat Pemko akan menguasai aset-aset itu untuk memberikan pelayanan optimal," ujar dia.

Soal peralihan aset dari BP Batam ke Pemko Batam, Lukita optimistis, bisa selesai.

Usai kegiatan di Batam, tim teknis dewan kawasan PBPB Batam akan memberikan rekomendasinya kepada Dewan Kawasan PBPB Batam untuk dapat ditindaklanjuti.

Rencananya, pekan depan pihaknya, juga akan melakukan rapat dengan Menteri Keuangan membahas percepatan proses pengalihan aset tersebut.

"Kami yakin bisa selesai. Aset yang sebagian besar diminta Pemko akan diberikan. Biar ada kejelasan untuk kegiatan pemeliharaan dan pengembangan aset itu. Kami janjikan soal aset ini bisa selesai," kata Lukita.

Diantara aset yang dimintakan pengalihannya itu, seperti Gedung Wali Kota Bata, Gedung DPRD Kota Batam, Masjid Agung Batam, Masjid Baiturrahman di Sekupang, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Telaga Punggur, aset Pasar Induk, ruas jalan di Kota Batam dan beberapa lainnya. (wie)
__._,_.___

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Alfian Zainal
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2017
About Us
Help