DPR : BPJS Ketenagakerjaan Tak Berhak Lihat Data Wajib Pajak

BPJS Ketenagakerjaan punya keinginan untuk bisa mengakses data wajib pajak dengan mengajukan izin kepada Menteri Keuangan. Apa kata DPR?

DPR : BPJS Ketenagakerjaan Tak Berhak Lihat Data Wajib Pajak
TRIBUNPEKANBARU
BPJS Ketenagakerjaan 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan punya keinginan untuk bisa mengakses data wajib pajak dengan mengajukan izin kepada Menteri Keuangan. Langkah ini pun langsung menuai reaksi dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Ketua Komisi XI DPR RI, Melchias Mekeng mengatakan,  di era keterbukaan wajib pajak itu bukan berarti semua instansi pemerintahan bisa melihat data para wajib pajak. Menurutnya, BPJS Ketenagakerjaan tidak berhak untuk melihat data wajib pajak dengan alasan apa pun.

"Era terbuka bukan berarti mereka (BPJS Ketenagakerjaan) bisa melihat data wajib pajak. Kalau setiap instansi bisa melihat data wajib pajak sama saja tidak ada privasi," katanya kepada KONTAN, Rabu (21/6/2017).

Mekeng bilang bila instansi selain Ditjen Pajak bisa mengintip data wajib pajak, maka ini bisa memunculkan fenomena menurunkan wajib pajak. Para wajib pajak akan merasa tidak aman jika malah membayar pajak, data mereka bisa dibuka.

Baca: MEMILUKAN, Bocah Umur 11 Tahun Terjebak Api saat Kebakaran

Baca: Tiket Kapal Tujuan Buton Ludes, Calon Penumpang Terpaksa Pulang Lebaran Kedua

Baca: Sempat Lihat Terduga Pelaku, Saksi Hafal Wajah Penyerang Novel

Hal ini bisa menggagalkan target tax rasio yang ingin dicapai Kementerian Keuangan. "Bagaimana tax rasio bisa meningkat bila data pajak bisa dibuka seenaknya, ini saya rasa sudah berlebihan," kata Mekeng.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi XI DPR Soepriyatno mengatakan menurut undang-undang yang berlaku hal ini dilarang. Untuk membuka data akses keuangan  bagi Ditjen Pajak saja pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu), nah ini tidak dapat dilakukan perusahaan juga.

"Perusahaan biasa tidak boleh melihat data wajib pajak. Tapi kalau sudah mengirimkan surat ke Menteri Keuangan, ya biarkan dia (Menteri Keuangan) untuk mempelajari itu," kata Soeprayitno.

Ia bilang, daripada BPJS Ketenagakerjaan bertukar data dengan Ditjen Pajak, lebih baik BPJS Ketenagakerjaan mendata dari tingkat daerah. Sebaiknya bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Pemerintah Daerah saja, tidak usah masuk ke ranah pajak yang memang sensitif.

"Mereka bisa meningkatkan kepesertaan dari daerah, bekerja sama dengan dinas tenaga kerja," tuturnya. (*)

*Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Kontan.co.id dengan judul : Keinginan BPJS Ketenagakerjaan menuai kritis DPR

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help