Pengusaha Keberatan Rencana BPJS Ketenagakerjaan Intip Data Pajak. Ini Alasannya

Pemerintah harus mengevaluasi jaminan ketenagakerjaan, bukan hanya mendorong BPJS Ketenagakerjaanmeningkatkan jumlah peserta.

Pengusaha Keberatan Rencana BPJS Ketenagakerjaan Intip Data Pajak. Ini Alasannya
TRIBUNPEKANBARU
BPJS Ketenagakerjaan 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengusaha menilai keinginan Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan meminta izin Kementerian Keuangan untuk melakukan kerja sama pertukaran data dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kurang tepat.

Menurut pengusaha, daripada bertukar data dengan Ditjen Pajak demi melakukan crosscheck data perusahaan, lebih baik BPJS Ketenagakerjaanmemperbaiki kinerja dan layanan.

Ketua Aptrindo Bidang Distribusi dan Logistik, Kyatmaja Lookman menilai, langkah BPJS Ketenagakerjaan untuk crosscheck ulang perusahaan adalah berlebihan. Menurutnya hal itu tidak diperlukan, mengingat pengusaha pun akan memberikan karyawan sesuai haknya.

Kyatmaja bilang, pengusaha di Indonesia juga tidak diberikan jaminan berusaha dengan baik, sulitnya jaminan usaha dan keamanan perusahaan yang semestinya ditingkatkan agar perusahaan dapat memberikan kesejahteraan yang lebih terhadap karyawan.

Baca: Sempat Lihat Terduga Pelaku, Saksi Hafal Wajah Penyerang Novel

Baca: Hasil Rampokan Capai Rp 1,5 Miliar, Pacar Kapten Perampok Ngaku Tak Dapat Bagian

Ia bilang, pemerintah harus mengevaluasi jaminan ketenagakerjaan, bukan hanya mendorong BPJS Ketenagakerjaanmeningkatkan jumlah peserta.

"Ini kan namanya BPJS mencari pos pendapatan baru, bagaimana mereka mencari tambahan pendapatan,  tapi kita (pengusaha) tidak ada jaminan sustainable bisnis. Itu yang pemerintah harus tertibkan juga," ungkapnya.

Senada, Sekretaris Jenderal Real Estate Indonesia (Sekjen REI) Totok Lusida menyatakan tidak setuju apabila Kementerian Keuangan mengabulkan izin untuk BPJS Ketenagakerjaan bertukar data dengan pajak. Ia bilang, hal tersebut melanggar ketentuan yang ada,

"Data tax amnesty saja tidak boleh dibuka, apalagi ini data wajib pajak yang lain," kata Totok.

Menurut Totok, daripada BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan kepesertaan dengan cara tersebut, lebih baik BPJS Ketenagakerjaan meningkatkan pelayanannya. BPJS lebih baik memperbaiki citra yang sudah terlanjur kurang baik di masyarakat.

"Kalau pelayananya seperti itu, orang akan lebih baik memilih asuransi swasta, lebih baik BPJS Ketenagakerjaan memperbaiki layanan untuk mengubah image yang ada dimasyarakat," ucapnya. (*)

*Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Kontan.co.id dengan judul : Pengusaha tolak rencana BPJS-TK intip data pajak

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kontan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help