Meski Posisi Lemah Hadapi Perppu, HTI Akan Tetap Gugat Pemerintah ke PTUN

Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi ini berencana menggugat pencabutan status badan hukum organisasi ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Meski Posisi Lemah Hadapi Perppu, HTI Akan Tetap Gugat Pemerintah ke PTUN
KOMPAS.COM
Kuasa Hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Yusril Ihza Mahendra, saat memberikan keterangan pers di kantor HTI, Tebet, Jakarta Selatan, Rabu (12/7/2017). 

BATAM.TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menyikapi kebijakan pemerintah yang telah mencabut status badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), organisasi ini berencana menggugat kebijakan itu ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Hal ini disampaikan oleh kuasa hukum HTI Yusril Ihza Mahendra.

"Kami sedang menyiapkan langkah untuk menggugat pencabutan status badan hukum dan pembubaran HTI ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara," kata Yusril saat dihubungi Kompas.com, Rabu (19/7/2017).

Yusril mengakui bahwa posisi pihaknya lemah. Sebab, HTI berhadapan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 atas Perubahan UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Baca: Butuh Kerja? Cek Tawaran Kerja Sejumlah Perusahaan Berikut Ini

Baca: Negara Siapkan Surat Utang Rp 147,5 Triliun Selama Triwulan III

Baca: Tabung Gas Meledak di Depan SD, Banyak Siswa Tertatih dan Menangis

Perppu itu memang mengatur bahwa pemerintah berhak membubarkan ormas tanpa proses pengadilan.

"Namun kami tidak boleh menyerah untuk menegakkan hukum dan keadilan, betapapun perjuangan itu berat, panjang dan berliku. Kezaliman jangan dibiarkan. Kediktatoran jangan diberi tempat di negeri tercinta ini," ucap Yusril.

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah.

HTI dianggap menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 4 huruf c Perppu Ormas.

"Maka dengan mengacu pada ketentuan perppu tersebut terhadap status badan hukum HTI dicabut," ujar Dirjen AHU Kemenkumham Freddy Harris dalam jumpa pers di gedung Kemenkumham, Jakarta, Rabu (19/7/2017).

Pencabutan status badan hukum itu berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI. (*)

*Berita di atas sebelumnya telah dipublikasikan di Kompas.com dengan judul : HTI Akan Gugat Pembubarannya ke PTUN

Editor: Tri Indaryani
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved