Ribut-ribut Soal Ibukota Kecamatan, Bupati Anambas Minta Jangan Dibesar-besarkan!

Ribut-ribut Soal Ibukota Kecamatan, Bupati Anambas Mintan Jangan Dibesar-besarkan!

Ribut-ribut Soal Ibukota Kecamatan, Bupati Anambas Minta Jangan Dibesar-besarkan!
TRIBUNBATAM/SEPTYAN MULIA ROHMAN
Ilustrasi. Sejumlah Kepala Desa di Anambas menandatangani pakta integritas di hadapan Bupati Anambas Abdul Haris dan perwakilan KPK, Minggu (23/7/2017) 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-‎Bupati Kabupaten Kepulauan Anambas, Abdul Haris menegaskan Pemkab tidak mengintervensi hasil kajian dari tim dalam penetapan ibukota kecamatan Jemaja Barat yang rencananya bakal ditetapkan.

Baca: Jangan Panik! Beginilah Cara Registrasi Ulang Kartu Prabayar Telkomsel, Indosat dan XL!

Baca: Heboh! Mulan Ngotot ke Dhani Sekolahkan Safeea ke SD Internasional, SPP Bulanannya Dahsyat!

Baca: Jumlah Anak Puluhan Ribu, Disdukcapil Pinang Baru Terbitkan 500 Kartu Identitas Anak. Ada Apa?

Pihaknya juga meminta agar masyarakat dapat menahan diri dalam rencana ini serta tidak membesar-besarkan terkait hal ini.

"Kami tidak ada mengintervensi mereka. Tim dari IPDN itu datang untuk melakukan survei. Tentu kami hargai keputusan dari hasil kajian itu," ujarnya Jumat (27/10/2017).

Pihaknya cukup khawatir, respon sejumlah masyarakat yang mempertanyakan tentang ibukota kecamatan itu, justru berdampak pada pemekaran kecamatan yang malah menjadi terkendala.

Masyarakat pun, diakuinya telah mengajukan proposal pemekaran kecamatan ini sekitar tahun 2013‎ kemarin. Dalam proses awal, menurutnya tidak ada persoalan mengenai hal ini.

Masyarakat, diakuinya hanya menginginkan terwujudnya kecamatan baru dengan harapan dapat mempermudah layanan administrasi mereka.

"Sebelumnya tidak ada hal seperti ini. Tujuan pemekaran kecamatan ini tentunya untuk mempermudah masyarakat juga. Bahkan tim dari DPRD belum lama ini sudah turun juga terkait rencana pemekaran ini," ungkapnya.

Sejumlah desa yang berada di Pulau Jemaja sebelumnya mempertanyakan hasil kajian yang dilakukan oleh Tim dari IPDN. Mereka mempertanyakan hasil kajian yang menetapkan Desa Impol sebagai ibukota Kecamatan Jemaja Barat.

Menurut mereka, mereka tidak pernah melihat tim turun ke sejumlah desa, salahsatunya Desa Keramut yang rencananya masuk ke bagian Kecamatan Jemaja Barat. Bahkan, masyarakat di Desa Keramut sampai mengadakan Musyawarah Besar untuk hal itu.

"Kami bingung saja, IPDN setahu kami tak pernah survei ke lapangan, tahu-tahu buku (hasil kajian) itu sudah muncul," ujar Erwin Kepala BPD Keramut saat dihubungi.

Erwin beserta aparatur pemerintahan desa pun, baru mengetahui hasil kajian yang diketahui telah keluar sejak tahun 2013 itu saat berada di Tarempa. (*)

Berita terkait baca Harian Tribun Batam edisi Sabtu (28/10/2017)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help