Sejumlah Perusahaan di Anambas Belum Juga Daftarkan Pekerjanya, BPJS-KT pun Lakukan Hal Ini

Beberapa perusahaan di Anambas masih ada yang belum mendaftarkan para pekerjanya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Sejumlah Perusahaan di Anambas Belum Juga Daftarkan Pekerjanya, BPJS-KT pun Lakukan Hal Ini
TRIBUNPEKANBARU
BPJS Ketenagakerjaan 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-KT) bakal mengirimkan surat tertulis ke sejumlah perusahaan yang ada di Anambas.

Ini dilakukan karena masih ditemukan perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS Ketenagakerjaan.

Debi Mersah, Kepala Layanan Operasional BPJS Ketenagakerjaan Anambas mengatakan, sosialisasi sebelumnya telah dilakukan kepada sejumlah perusahaan untuk mendaftarkan tenaga kerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Sayangnya, beberapa perusahaan yang cenderung membandel serta kurang mengindahkan sosialisasi yang telah diamanahkan melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS itu.

"Sosialisasi sebelumnya telah kami lakukan, namun masih saja ada perusahaan yang membandel. Oleh karena itu, kami akan memberikan teguran tertulis kepada perusahan yang membandel ini," ujarnya Selasa (5/12/2017).

Baca: Mulai Tahun Depan, Pemerintah Langsung Potong Cukai Rokok Bayar Tunggakan BPJS ke Rumah Sakit

Baca: BPJS Kesehatan Dapat Kucuran Dana Pemerintah Rp 9,9 Triliun. Tunggakan RS Segera Dibayar

Dalam Undang-Undang tentang BPJS, pekerja yang bekerja paling singkat enam bulan di Indonesia wajib menjadi peserta program jaminan sosial.

Hal ini pun juga berlaku bagi tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia.

BPJS Ketenagakerjaan merupakan program yang mengatur tentang jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, serta jaminan pensiun.

"Regulasi mengenai hal ini pun juga diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 84 Tahun 2013. Disitu disebutkan, pengusaha yang mempekerjakan tenaga kerja lebih dari 10 ribu orang atau lebih atau membayar upah paling sedikit Rp 1 juta per bulannya, wajib mengikuti program BPJS Ketenagakerjaan bagi para pekerjanya," ungkapnya.

Sanksi bagi perusahaan yang tidak mengindahkan teguran tertulis dari BPJS pun, akan dilakukan mulai dari pemberian denda hingga tidak mendapat layanan publik. (*)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Sri Murni
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help