KEPRI REGION

Sekdaprov Kepri: Ketentuan APBD, Pendidikan 20%, Kesehatan 10% dan Infrastruktur 25%

Usai sosialisasi, Arif mengumpulkan seluruh Kepala OPD dan akan melakukan rapat bersama Gubernur untuk mempelajari struktur APBD

Sekdaprov Kepri: Ketentuan APBD, Pendidikan 20%, Kesehatan 10%  dan Infrastruktur 25%
HUMAS PEMPROV KEPRI
Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H. TS. Arif Fadillah menghadiri acara sosialisasi transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Penganugerahan Dana Rakca Award di Aula Dhanapala, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/12/2017). 

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau H. TS. Arif Fadillah menghadiri acara sosialisasi transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2018 dan Penganugerahan Dana Rakca Award di Aula Dhanapala, Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Rabu (6/12).

Pada kesempatan tersebut Sekda Arif mengatakan dengan sosialisasi yang telah didapat pada acara hari ini menambah pengetahuan aparatur di daerah untuk lebih fokus dan sejalan dalam menggerakan APBD sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku.

“Dari sosialisasi yang telah digelar tadi, banyak pegetahuan yang kita dapat salah satunya tentang Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran yang sudah diatur oleh undang-undang, bahwa pemerintah harus berkomitmen menjaga ketentuan bahwa setiap APBD harus berfokus pada dana Pendidikan sebesar 20%, kesehatan sebesar 10%  dan Infrastruktur sebesar 25%,” ujar Arif.

Baca: Nurdin Basirun: Selama Hayat di Kandung Badan, Kita Akan Berusaha Tingkatkan Kesejahteraan

Baca: Kapolri Tito Karnavian: Calo, Copet, Jambret, Preman, Bersihkan! Tidak Bisa? Saya Copot!

Baca: Prakiraan Cuaca di Perairan Kepri. Waspada Angin Hingga 20 Knot dan Gelombang 3 Meter

Setelah mengikuti sosialisasi hari ini Arif segera mengumpulkan seluruh Kepala OPD dan akan melakukan rapat bersama Gubernur untuk mempelajari struktur APBD Provinsi Kepri.

“Hal itu kita lakukan agar dapat terus menjaga kelancaran dalam pembangunan dan belanjanya tepat waktu, efisiensi dan akuntabel,” ujar Sekda.

Dalam pada itu Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia perlu untuk terus ditingkatkan, pengelolaan keuangan publik yang baik diharapkan mampu membangkitkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

“Melakukan sinergitas antara pusat dan daerah dapat dilakukan dengan penggunaan instrumen keuangan yang benar, penyelenggaraan negara harus dikelola secara berkualitas, transparan dan akuntabel demi menciptakan kemakmuran yang berkeadilan,” ujar Sri Mulyani.

Halaman
12
Editor: nandrson
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved