TribunBatam/

Dugaan Mark Up DPRD Bintan! Kejati Kepri Panggil Kaha Travel, Jaksa Telisik Hal Ini!

Kejati terus mengusut kasus dugaan mark up tarif hotel kunjungan kerja anggota DPRD Bintan. Kejati periksa pihak Kaha Travel, jaksa telisik hal ini

Dugaan Mark Up DPRD Bintan! Kejati Kepri Panggil Kaha Travel, Jaksa Telisik Hal Ini!
TRIBUNBATAM/WAHIB WAFA
Asisten Pidana Khusus Kejati Kepri, Fery Tas 

TRIBUNBATAM.Id, TANJUNGPINANG-Kasus dugaan korupsi mark up yang melibatkan para anggota DPRD Kabupaten Bintan masih terus diselidiki Kejati Kepri. Kali ini penyidik memeriksa pihak Kaha Travel selaku rekanan penyedia jasa perjalanan.

Kaha Trevel disinyalir ikut berperan dalam memperlancar proses penyediaan fasilitas hotel para wakil rakyat saat melakukan kunjungan keluar kota.

Baca: Mengejutkan! Inilah 6 Bagian Tubuh Ayam Paling Berisiko! Jangan Dimakan Terlalu Sering!

Baca: Heboh Pemeriksaan Anggota DPRD Bintan, Wakajati Kepri: Saya No Comment! Ada Apa?

Baca: BREAKINGNEWS: Warga Galang Batang Dihebohkan Penemuan Mayat Tengah Jalan! Korban Tabrak Lari?

Baca: BREAKINGNEWS: Tertangkap Narkoba, Sekdaprov: Kabid di Distamben Kepri Ini Terancam Dipecat!

Dugaan yang muncul, ada oknum Kaha yang sengaja bekerja sama dengan para anggota Dewan untuk menaikan harga dan memanipulasi harga yang sebenarnya.

"Ia makanya kita panggil dulu Kaha. Sudah kita upayakan untuk pemanggilan yang ke dua kalinya. Namun belum mengindahkan surat panggilan yang telah kita layangkan," ungkap Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kepri Ferry Tas saat dikonfirmasi, Kamis (12/4/2018).

Ia tak membantah dugaan yang terjadi dari bahwa ada kerjasama oleh para oknum dalam memperlancar kegiatan tersebut. Lebih lanjut, keterangan Kaha sangat penting dalam pembuktian dari keterangan para saksi yang telah dilakukan pemanggilan.

"Sudah kita panggil ada 18 orang. Masih ada 8 lagi yang akan kita panggil untuk proses keterangan tambahan juga," katanya.

Pihaknya belum menemukan angka kerugian negara yang akurat. Sehingga belum bisa menyampaikan ke media demi pertanggungjawaban sosial kepada masyarakat yang menunggu dan menanti progres kasus tersebut.

"Saya rasa belum saatnya saya sampaikan berapa kerugian negara. Selain masih dalam proses penyelidikan, kita tidak mau dengan perkiraan dalam menyebutkan angka. Apalagi soal kerugian negara. Butuh pendalaman ketelitian dalam menghitung," katanya.

Kasus ini diduga Mark up yang dilakukan para anggota DPRD Bintan yang melaksanakan kunjungan kerja. Dalam hal itu ada kecurigaan penegak hukum kejaksaan soal kesesuaian harga hotel yang dipesan. (*)

Penulis: Wahib Wafa
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR
TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help