Heboh! Temukan Pegawai Honorer Kerja di PT Saipem, Pemkab Karimun Kebakaran Jenggot!

Heboh! Pemkab Karimun seperti kebakaran jenggot usai temukan seorang tenaga honorernya ternyata double job alias bekerja juga di PT Saipem!

Heboh! Temukan Pegawai Honorer Kerja di PT Saipem, Pemkab Karimun Kebakaran Jenggot!
TRIBUN BATAM/RACHTA YAHYA
Bupati Karimun Aunur Rafiq mengambil sumpah dan pelantikan Muhammad Firmansyah sebagai Sekda Karimun, Kamis (29/12/2016) 

TRIBUNBATAM.ID, KARIMUN-Pegawai honorer di jajaran Pemkab Karimun tidak boleh memiliki kerja rangkap atau memiliki pekerjaan di perusahaan swasta. Hal tersebut ditegaskan Sekda Kabupaten Karimun, Muhammad Firmansyah.

Pria yang akrab disapa Firman itu mengatakan Pemkab Karimun menemukan adanya pegawai yang kedapatan bekerja di perusahaan swasta sebagai karyawan,

seperti di PT Saipem Karimun Branch (SKB). Pegawai honorer itupun kemudian diberhentikan dari Pemkab Karimun.

Baca: Mengejutkan! Inilah 6 Alasan Amerika Diyakini Tak Berani Serang Indonesia! Nomor 2 Tak Terbantah!

Baca: Terungkap! Inilah Hasil Otopsi Kematian 5 Selebritas Dunia! Otopsi Bruce Lee Paling Mengejutkan!

Baca: Masih Ingat Bule Inggris Menikahi Pria Padang? Begini Kehidupannya Sekarang! Nomor 4 Mengejutkan!

Baca: Terungkap! Kim Jong Un Kemana-mana Selalu Bawa Toilet Pribadi! Mengejutkan Alasannya!

"Belum lama ini ada honorer yang bekerja di tempat lain, seperti di PT Saipem. Kita memberhentikannya," kata Firman.

Firman menyebutkan pemberhentian bagi oknum pegawai honorer yang memiliki double job dikarenakan akan mengganggu kinerjanya di Pemkab Karimun.

"Kita akan menindak dengan tegas. Karena rangkap pekerjaan tidak bisa. Dapat mengganggu pekerjaan," ujarnya.

Jika memang ada masyarakat yang menemukan pegawai honorer yang kerja rangkap maka dapat melaporkannya.

Nantinya Pemerintah Daerah akan melakukan pemanggilan terhadap pegawai tersebut dan melakukan pengecekan.

"Kalau ada segera laporkan. Kita akan cari kebenarannya," ucap Firman.

Apabila memang ditemukan oknum pegawai tersebut terbukti bekerja di luar lingkungan Pemkab Karimun maka Pemerintah Daerah akan melakukan penindakan.

"Dia akan disuruh pilih pekerjaan mana yang akan dilanjutkan," tambah Firman.(*)

Penulis: Elhadif Putra
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help