Berita Anambas

Jumlah Penyandang Disabilitas 102 Orang, Emilda Blak-blakan Kondisi Mereka di Anambas!

Jumlah penyandang disabilitas di Anambas ratusan orang, kondisinya belum tersentuh perhatian maksimal. Ini kesaksian pendamping!

Jumlah Penyandang Disabilitas 102 Orang, Emilda Blak-blakan Kondisi Mereka di Anambas!
Tribunbatam/Septyan Mulia Rohman
Emilda 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-Pengetahuan orangtua dalam merawat anak disabilitas masih minim. Ini diketahui saat Unit Pelayanan Sosial Keliling (UPSK) dari Provinsi

turun ke sejumlah lokasi di Anambas seperti Tarempa, Matak dan Desa Nyamuk yang menemukan penyandang disabilitas yang belum mendapatkan terapi.

Hal ini pun kian memprihatinkan dengan belum adanya Sekolah Luar Biasa (SLB) di Anambas.

Baca: Anggota DPRD Klaim Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus Ratusan, Anambas Dambakan SLB!

Baca: Mengejutkan! Inilah 4 Tokoh Sejarah Dunia Dengan Kisah Paling Aneh! Nomor 3 Paling Heboh!

Baca: Suka Duka Pasukan Raider! Harus Sanggup Lari Puluhan Kilometer hingga Tidur di Bawah Hujan Deras!

Baca: Menyegarkan! Inilah Es Susu Kurma, Tantangan Baru Buka Puasa! Begini Bikinnya!

"Ada juga penyandang disabilitas berat namun mereka tidak diterapi dan kondisinya memprihatinkan," ujar Emilda Ketua Forum Komunikasi Keluarga Anak Dengan Kecatatan (FKKADK) Provinsi Kepulauan Riau Senin (28/5/2018).

Saat ditemui di aula kantor Bupati, minimnya informasi yang diterima oleh masyarakat, menambah pelik hal-hal yang berkenaan dengan kebutuhan penyandang disabilitas ini. Disabilitas pada anak pun, menurutnya bukan penghambat masa depan anak.

Anak disabilitas sama seperti anak pada umumnya salahsatunya untuk memperoleh hak keberlangsungan hidup, tumbuh, berkembang‎ dan berpartisipasi secara wajar

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan sesuai amanat Konvensi Hak Anak maupun Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Emilda
Emilda (Tribunbatam/Septyan Mulia Rohman)

"Jadi sebenarnya tidak ada diskriminasi untuk penyadang disabilitas. Pada dasarnya, Pelayanan dan rehabilitasi sosial anak disabilitas merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah, masyarakat dan keluarga," ungkapnya.

FKKADK yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terhadap ‎orangtua,

keluarga dalam memerikan pelayanan terhadap anak disabilitas ini pun, terbentuk saat Kementrian Sosial bersama Dinas Sosial Provinsi Kepri mengundang para orangtua penyandang disabilitas pada tahun 2010.

Halaman
12
Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor:
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved