Saking Semangatnya, Para Penerima Nobel dan Singapura Berebut Tanggung Biaya KTT Trump-Kim

Saking semangatnya, organisasi peraih nobel perdamaian dan pemerintah Singapura berebut untuk membiayai pertemuan bersejarah tersebut.

AFP
Aktivis anti-nuklir mendukung pertemuan Presiden AS Donald Trum dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un di Singapura, 12 Juni nanti. 

TRIBUNBATAM.id, SINGAPURA - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) antara Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan pemimpin Korea Utara Kim Jong-un sangat ditunggu-tunggu dunia.

Singapura disepakati oleh ke dua kepala negara sebagai tempat pertemuan yang berlangsung 12 Juni nanti.

Pertemuan tersebut diharapkan akan mengakhiri konflik nuklir yang memicu ketegangan Semenanjung Korea selama 60 tahun lebih.

Saking semangatnya, organisasi peraih nobel perdamaian dan pemerintah Singapura berebut untuk membiayai pertemuan bersejarah tersebut.

Bagi AS, berapapun biaya pertemuan tidak akan masalah, namun tentu saja mereka sulit menawarkan hal itu kepada Pyongyang karena bisa membuat pemimpin Korut itu tersinggung.

Sementara, di sisi lain, biaya besar yang harus dikeluarkan untuk pertemuan itu tentu saja bisa menjadi masalah bagi Korut yang tergolong negara miskin, meskipun mereka tidak pernah mengungkapkannya.

Kelompok kampanye anti-nuklir penerima Hadiah Nobel (ICAN) telah menawarkan untuk membayar biaya pertemuan tersebut, termasuk maembayar tagihan hotel untuk delegasi Korea Utara.

Tawaran itu muncul setelah laporan media yang menyebutkan bahwa Korea Utara Utara kemungkinan kesulitan menanggung biaya hotel Kim dan delegasi besar staf keamanan mereka.

"Kami siap untuk menanggung, termasuk menyumbangkan hadiah uang tunai yang kami terima untuk menutupi biaya KTT," kata pejabat ICAN Akira Kawasaki seperti dilansir Reuters, Senin (4/5/2018).

"Ini adalah pertemuan bersejarah, dan ksempatan ini hanya sekali dalam satu generasi,"  katanya.

Kawasaki memimpin Peace Boat yang berbasis di Tokyo, salah satu dari 10 grup pengarah internasional ICAN.

Niat untuk membelanjakan uang hadiah itu sejalan dengan pekerjaan yang telah dilakukan kelompok itu untuk melobi PBB tentang Larangan Senjata Nuklir, yang diadopsi oleh 122 negara, tetapi tidak satu pun dari negara-negara yang memiliki senjata nuklir, termasuk Korea Utara.

"Ini bukan tentang membayar kamar mewah untuk pemimpin DPRK (Republik Demokratik Rakyat Korea) atau siapa pun, itu bukan niat kami," kata Kawasaki.

Pemenang hadiah nobel mendapat hadiah Rp 11,7 miliar sehingga biaya itu diyakini bisa tertutupi oleh mereka.

Kim Chang Son, kepala staf de facto untuk pemerintah Korea Utara, terlihat di hotel bintang lima Fullerton di Singapura, pekan lalu, selama kunjungan untuk bertemu pejabat AS untuk menyusun logistik KTT itu.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved