Terungkap! Dana Masih Terblokir di Pusat, Pembangungan Kantor Kejari Bintan Tertunda!

Dana belum bisa cair, dan sebenarnya lelang sudah dilaksanakan. Bahkan juga telah ada pemenangnya. Tapi itu urusan petinggi

Terungkap! Dana Masih Terblokir di Pusat, Pembangungan Kantor Kejari Bintan Tertunda!
tribunbatam/aminnudin
Kepala Kejari Bintan Sigit Prabowo 

TRIBUNBATAM.ID, TANJUNGPINANG-Sejak tanggal 2 Mei lalu, perkara kasus pidana sudah mulai mengalir deras dikirim Polres Bintan ke Kejari Bintan.

Tentunya segala prasarana dan fasilitas penunjang harus terpenuhi. Seperti diketahui Kejari kabupaten Bintan baru berdiri tahun ini.

Namun hingga saat ini kondisi gedung Kejari Bintan Sejak berdiri hingga saat ini belum jelas. Usut punya usut ternyata dana muatan rupiah dari APBN hingga saat ini belum bisa dicairkan.

Baca: Terungkap! Inilah Alasan Kenapa Hantu Putih Kopassus Bikin Ribuan Pemberontak Menyerah!

Baca: Kasus Temburun, Identitas Pelaku Sudah Dikantongi. Kapolres: Modus Pamer Alat Vital ke Korban!

Baca: Kontras! Jony Foto Prewedding Tiba-tiba Merapi Meletus, Pasangan Lainnya Sengaja Foto di Kawah!

Baca: Ini Risikonya! Jangan Sembarangan Menghangatkan Masakan, Perhatikan Hal Ini Dulu!

Hal itu berdampak pada lambannya pembangunan yang meskinya segera dilaksanakan. "Ia memang belum bisa dicairkan. Masih diblokir dari pusat.

Kita sifatnya nunggu saja nanti. Kalau sudah keluar baru bisa dilaksanakan tahapan berikutnya," kata kepala Kejari Bintan Sigit Prabowo saat dikonfirmasi, Selasa (5/6/2018).

Jika dana tersebut sudah turun, proses pembangunan tidak menunggu lama langsung dapat bisa dilaksanakan.

Beberapa persiapan pembangunan sebenarnya juga telah dilakukan. Salah satunya dengan melaksanakan proses lelang perusahaan kontraktor yang akan melaksanakan pembangunan.

"Dana belum bisa cair, dan sebenarnya lelang sudah dilaksanakan. Bahkan juga telah ada pemenangnya. Tapi itu urusan petinggi. Kita tinggal melaksanakan saja," katanya.

Ia menyebutkan bahwa pihaknya masih terus melengkapi apa yang masih menjadi kekurangan. Selain personel pegawai yang kurang, fasilitas dan sarana juga sampai saat ini masih berkantor di Batu 16.

"Ya semua masih kurang. Selain personel juga gedung yang masih kita tunggu proses selanjutnya. Kita juga belum tahu apa yang menjadi kekurangan atau syarat pencairan dana pembangunan. Karena itu urusan pusat, presiden jadi butuh proses," tutupnya. (*)

Penulis: Wahib Wafa
Editor: Agoes Sumarwah
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help