Keterlambatan Gaji Pegawai Akibat Absen, Ini Penekanan Sekda Anambas ke BKPSDM

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS-Sekretaris Daerah Kabupaten (Sekda) Kepulauan Anambas, Sahtiar meminta kepada Badan Kepegawaian Sumber Daya Manusia (BKPSDM) untuk segera melakukan rekonsiliasi absen pegawai.

Penenakan ini menurutnya penting, karena berkenaan dengan pembayaran hak-hak keuangan pegawai yang biasa dibayarkan tanggal satu setiap bulannya.

"Saya minta paling lambat dua hari sebelum tanggal satu setiap bulannya sudah harus rampung," ujar Sahtiar Minggu (26/8/2018).

Ia pun tidak mengelak, lambatnya pembayaran hak keuangan akibat absen ini, sampai langsung ke telinganya. Sejumlah pegawai pun, bahkan ada yang sudah meminjam uang dan berjanji akan membayarkan pada tanggal satu saat gajian mereka.

Baca: Baru Sebentar Ditinggal ke Dalam Warung, Motor Lesap Dibawa Kabur

Baca: Ahmad Dhani Tak Bisa Keluar Hotel untuk Deklarasi Ganti Presiden 2019 di Surabaya

Baca: Tanpa Neno Warisman, Deklarasi Ganti Presiden 2019 Tetap Berlangsung di Pekanbaru

"Ada yang seperti itu. Jangan sampai karena masalah absen, persoalan gaji ini menjadi terhambat," ungkapnya.

Ia pun meminta kepada pegawai untuk fokus dalam bekerja dan senang terhadap apa yang ia kerjakan. ‎Keterbukaan baik dari staf secara berjenjang hingga kepada pimpinan pun, menurutnya penting agar permasalahan yang ada tidak berlarut-larut dengan cepat untuk diatasi.

"Bahaya kalau sampai ditahan-tahan. Kalau memang tidak bisa atau tidak nyaman dengan pimpinan. Dengan saya tidak ada masalah. Saya terbuka 24 jam, apa saja. Apalagi untuk masalah yang menyangkut pekerjaan," bebernya.

Persoalan absen ini pun, sebelumnya menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di aula kantor Bupati Jumat (24/8/2018). ‎Dalam rakor itu, Sekda meminta informasi maupun data yang ada pada tiap-tiap OPD, termasuk absen untuk segera diupload ke laman PPID.

Ini menurutnya penting agar menjaga serta meningkatkan peringkat Anambas yang sebelumnya meraih peringkat ke dua se provinsi berkenaan dengan keterbukaan informasi.

"Saya kira tidak sulit karena bendanya ada kan. Saya minta data dan informasi ini segera diupload ke laman PPID," ujar Sahtiar.(tyn)