Nasihan Bacakan Pledoi: Uang Negara yang Mana yang Dirugikan?

keuangan negara mana yang dirugikan? Karena ini adalah pengembalian yang sudah disepakati antara PT BAJ dan Pemko.

Nasihan Bacakan Pledoi: Uang Negara yang Mana yang Dirugikan?
Tim pengacara terdakwa M Nasihan saat sidang pembacaab pledoi di PN Tanjungpinang, Senin (27/08/2018). 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Pledoi atau pembelaan kasus korupsi dana Asuransi Pegawai Pemko Batam di PT BAJ digelar di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin (27/8). Terdakwa M Nasihan dan pengacaranya, Sudiman Sidabukke SH, MH cs membacakan secara bergantian. Pledoi atas tuntutan jaksa itu berlangsung sekitar 1,5 jam.

Sudiman Sidabukke SH, MH menegaskan bahwa dalam perkara ini sebenarnya adalah kasus perdata. Ia pun membeberkan dari awal mencuatnya permasalahan perdata yang terjadi antara Pemko Batam dengan PT BAJ. Nasihan sendiri selaku pengacara atau orang yang dikuasakan oleh PT BAJ.

Baca: Penasihat Hukum M Nasihan Cium Banyak Keganjilan

Baca: Dituntut 12 Tahun dan Ganti Rugi Rp 55 Miliar, Begini Reaksi Nasihan

Baca: Sidang M Nasihan: Pengacara Heran Ancaman Sampai 18 Tahun Penjara

"Kita sampaikan kepada majelis hakim untuk menerangkan kasus ini. Kami ingin mengurai ini bukan perkara yang sulit. Berawal dari Pemko Batam yang mengasuransikan pegawainya yang berjumlah 5.000 orang lebih. Dana yang diasuransikan sebanyak Rp 208 miliar," kata Sudiman Sidabuke SH MH saat diwawancarai di PN Tanjungpinang Senin (27/08/2018).

Awal kerjasama asuransi itu dimulai dari tahun 2007. Memasuki tahun 2012 Pemko Batam menurutnya tidak bisa membayar premi. Lantas Pemko saat itu minta dibatalkan dan meminta dikembalikan sebagian dana. Kemudian terjadi tawar-menawar antara Pemko Batam dan PT BAJ.

"Pemko Batam minta Rp 115 miliar. Kemudian PT BAJ minta Rp 65 miliar dan saat itu belum pailit. Terjadilah tawar menawar. Kemudian menempuh jalur hukum dengan menggugat PT BAJ secara perdata. Saat itu PT BAJ dinyatakan kalah dan harus membayar Rp 70 miliar dan sudah berkekuatan hukum tetap," kata Sudiman.

Saat itulah ditunjuk Safei menjadi pengacara Pemko Batam dan Nasihan PT BAJ. Menurutnya PT BAJ sudah kalah dan saat itu diminta dalam peninjauan kembali (PK) untuk mengembalikan Rp 70 miliar.

"Setelah inkrah di Mahkamah Agung, jaksa mempidanakan Nasihan menjadi terdakwa. Kemudian terjadi kasus perdata yang dilihat dari sudut pandang pidana. Itu tidak benar. Yang benar menghukum PT BAJ untuk membayar Rp 70 miliar," ungkapnya.

Ia mengaku heran kenapa kasus tersebut masuk pidana korupsi. Yang menjadi pertanyaan terdakwa yakni kalau masuk Tipikor dan merugikan negara, menurut dia adalah apa betul itu merugikan negara.

"Keuangan negara, keuangan negara mana yang dirugikan. Karena ini adalah pengembalian yang sudah disepakati antara PT BAJ dan Pemko. Kalau terdakwa ini salah, tentunya pihak Asuransi yang nantinya menuntut melaporkan Nasihan," katanya lagi.

Menurutnya uang yang diambil Nasihan sebanyak Rp 55 miliar adalah uang milik asuransi PT BAJ. "Harusnya begini. Asuransi bilang, hey Nasihan kenapa kau tak kembali uang itu. Kalau tidak kembali saya laporkan penggelapan. Mestinya seperti itu," katanya lagi.

"Jadi pendekatannya bukan pidana korupsi. Melainkan PT BAJ yang memidanakan Nasihan karena penggelapan," katanya.

Adapun dana Rp 70 miliar berdasarkan putusan PK mestinya jaksa menarik atau menagih kepada PT BAJ untuk membayar. Kata dia hingga saat ini belum dilakukan oleh jaksa selaku pengacara negara.

"Harusnya jaksa bisa mengeksekusi uang itu. Oleh karenanya kita minta agar Nasihan bisa dihukum bebas," tutupnya.(*)

Penulis: Wahib Wafa
Editor: Purwoko
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved