Batam Terkini

NJOP Batam Masih di Bawah Harga Pasar. Ternyata Ini Penyebabnya

Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Batam saat ini sudah mencapai 78 persen

NJOP Batam Masih di Bawah Harga Pasar. Ternyata Ini Penyebabnya
TRIBUNBATAM/ALFANDI SIMAMORA
Pelebaran jalan di jalir Simpang Kuda ke Bengkong di foto dari atas Jembaran Penyeberangan 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Kota Batam saat ini sudah mencapai 78 persen. Angka itu sudah termasuk pokok pajak dan piutang.

Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah mengatakan, jika dihitung dari target pokok pajak, maka realisasi PBB saat ini telah menyentuh angka 80 persen lebih.

Baca: BP2RD Buka Layanan Perpanjangan Bayar PBB di Batuaji dan Penuin

Baca: Ini Komentar Wali Kota Terkait Pajak PBB, hanya Penyesuaian Tidak Ada Kenaikan

Baca: Disindir Sibuk Jadi Jubir Militer Myanmar, PBB Desak Suu Kyi Mundur

Hal itu disampaikannya, sekaligus menanggapi keberatan sejumlah pihak terkait penyesuaian nilai jual objek pajak (NJOP) yang diterapkan Pemerintah Kota Batam.

"Artinya, mayoritas sudah bayar," kata Azmansyah, Jumat (14/9).

Kendati ada kenaikan, ia menegaskan NJOP yang diterapkan pemerintah saat ini masih jauh di bawah harga pasar. Artinya selama ini wajib pajak sudah menikmati insentif yang diberikan pemerintah dengan NJOP ekonomis.

"NJOP kita masih jauh dari harga pasar. Apalagi setelah jalan dilebarkan, infrastruktur dibenahi. Bisa dicek," ujarnya.

Azmansyah melanjutkan, selama ini pemerintah sudah memberikan kemudahan insentif NJOP, dan sekarang pemerintah sedang butuh dana untuk pembangunan.

"Sekarang kita butuh. Kita sesuaikanlah dengan kondisi sebenarnya," kata Azmansyah.

Penyesuaian NJOP tersebut, lanjutnya sudah mulai dilakukan sejak 2 tahun terakhir ini. Memang tidak serentak dilakukan. Besaran penyesuaiannyapun tak sampai 100-500 persen, seperti yang dikeluhkan.

"Tak sampai segitu. Kita sudah lakukan penyesuaian sejak 2 tahun belakangan. Tak serentak, tapi per kawasan," ujarnya.

Berdasarkan sistem informasi pendapatan daerah, dari target PBB sebesar Rp 158,58 miliar hingga akhir 2018, saat ini sudah terealisasi sebesar Rp 122,35 miliar. Atau sekitar 77,15 persen.(*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Ucu Rahman
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved