BATAM TERKINI

Rudi Masih Tunggu Surat Resmi Mendagri Terkait Pemecatan PNS yang Divonis Korupsi

Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo menyurati seluruh pimpinan daerah,untuk memecat PNS yang berstatus terpidana korupsi.

Rudi Masih Tunggu Surat Resmi Mendagri Terkait Pemecatan PNS yang Divonis Korupsi
TRIBUNBATAM/ROMA ULY SIANTURI
Wali Kota Batam H Muhammad Rudi dan wakilnya Amsakar Achmad 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo menyurati seluruh pimpinan daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati di Indonesia untuk memecat jajaran Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus terpidana korupsi.

Hal itu sebagai tindak lanjut pertemuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, BKN mengungkap ada 2.674 PNS berstatus terpidana (inkrah).

Wali Kota Batam, Rudi yang dikonfirmasi Tribun terkait surat Mendagri mengatakan, ia baru sebatas mendapat informasi via whatsaap. Karena itu, pihaknya belum bisa mengambil langkah lebih lanjut.

Baca: Pendaftaran CPNS 2018 di sscn.bkn.go.id - Ini Berkas yang Harus Disiapkan, Jangan Salah

Baca: Soal Pemecatan PNS Terlibat Korupsi, Begini Penjelasan Walikota Batam

Baca: 7 Hari Jelang Pendaftaran CPNS Pemko Batam Belum Juga Umumkan Jumlah Formasi

"Surat resminya saya belum terima. Saya tunggu surat resmi dari pak menteri, apa perintahnya sesuai dengan FGD kemarin. Dari situ baru kita bertindaklah," kata Rudi, Jumat (14/9/2018) di DPRD Kota Batam.

Ia melanjutkan, terkait pemecatan PNS yang berstatus terpidana korupsi itu, nantinya akan diselesaikan Sekretaris Daerah Kota Batam.

Berapa jumlah PNS yang tersandung kasus korupsi dan kini sudah mendapat putusan berkekuatan tetap dari pengadilan, Rudi belum bisa menjawabnya.

"Masih diinventarisasi, kita cek dulu," ujarnya.

Hal serupa disampaikan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Batam, M Syahir. Ia mengatakan, terkait surat Mendagri itu saat ini sedang ditindaklanjuti di tingkat pimpinan.

"Berapa jumlah PNS yang berstatus terpidana korupsi, silakan tanya ke pimpinan," kata Syahir.

Menurut informasi, jumlah PNS Batam yang tersandung kasus korupsi dan telah inkrah saat ini tak sampai 10 orang. Namun data resminya belum keluar.

Sementara itu dari informasi yang beredar, ada beberapa poin penekanan dalam surat edaran tentang penegakan hukum terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang melakukan tindak pidana korupsi (tipikor).

Pertama, tipikor merupakan extra ordinary crime (kejahatan luar biasa), dengan demikian korupsi merupakan kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Perlu ada sanksi tegas untuk memberikan efek jera.

Kedua, memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang melakukan tipikor dan sudah inkrah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketiga, dengan terbitnya surat edaran tersebut, surat edaran yang dikeluarkan 2012 lalu dinyatakan dicabut dan tak berlaku.

Surat edaran itu dikeluarkan dalam rangka kepastian hukum, tertib administrasi dan mendorong percepatan reformasi birokrasi. Ditandatangani Mendagri 10 September lalu. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Sihat Manalu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help