BATAM TERKINI

Pemko Batam Incar ASN Tersandung Tipikor.  Jefridin: Langsung Diberhentikan Tidak Hormat

"Kenapa belum diberhentikan? Salah satu alasannya karena kita tak dapat putusan inkrah dari pengadilan yang menetapkan," kata Jefridin.

Pemko Batam Incar ASN Tersandung Tipikor.  Jefridin: Langsung Diberhentikan Tidak Hormat
Tempat lain
Jefridin Sekdako Batam 

TRIBUNBATAM.id, BATAM-Pemerintah Kota (Pemko) Batam masih melacak Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Batam yang tersandung kasus tindak pidana korupsi (tipikor) dan sudah mendapat putusan berkekuatan hukum tetap dari pengadilan (inkrah).

Hal ini sebagai tindaklanjut surat edaran dari Menteri Dalam Negeri. Isi surat itu satu di antaranya, meminta pimpinan daerah memberhentikan dengan tidak hormat ASN yang melakukan tipikor dan sudah inkrah.

"Tadi kami sudah rapat dengan Badan Kepegawaian Pengembangan dan Sumber Daya Manusia (BKPSM), bagian administrasi umum, bagian hukum untuk melacak ASN tersangkut tipikor dan sudah inkrah," kata Sekretaris DPRD Kota Batam, Jefridin, Senin (17/9/2018) di DPRD Kota Batam.

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), ada 27 ASN yang tersandung kasus tipikor dan sudah inkrah di Kepri. Empat diantaranya ada di provinsi. Selebihnya tersebar di kabupaten/ kota di Kepri. Untuk Batam sendiri, dari informasi jumlahnya tak sampai 10 orang.

"Saya tak hafal angkanya, tapi ada," ujarnya.

Sebagian dari mereka, lanjut Jefridin, ada yang sudah diberhentikan dari statusnya sebagai ASN. Sebagian lain, belum dan masih menerima gaji dari pemerintah.

"Kenapa belum diberhentikan? Salah satu alasannya karena kita tak dapat putusan inkrah dari pengadilan yang menetapkan," kata Jefridin.

Karena itu, BKPSM nantinya akan meminta putusan inkrah ke pengadilan yang memutuskan. Mereka jemput bola.

"Kenapa diminta, karena putusan inkrah ini tak pernah diberikan ke kita. Ke yang bersangkutan saja," ujarnya.

Jefridin menegaskan, paling lambat Desember, ASN tersebut wajib diberhentikan secara tidak hormat. Jika tidak dilaksanakan, akan ada sanksi bagi pembina kepegawaian dan pejabat terkait.

"Saya belum baca keseluruhan apa sanksinya. Mungkin bisa sampai ke pengembalian kerugian negara," kata Jefridin.

Baca: Bupati Minta Masyarakat Anambas Tidak Memvonis. Beberapa Bulan Lalu Ada Desas-Desus

Baca: Jual Mas Batangan Palsu, 3 WNA Pelaku Penipuan di Amankan di Bandara Hang Nadim

Baca: Kepala Desa Landak Khawatir Benda Bersejarah Peninggalan Jepang Diincar Pemburu Harta Karun

Nantinya pada Desember mendatang, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI juga akan melakukan roadshow ke berbagai daerah terkait hal ini.

"Ini untuk efek jera. Supaya ASN sebagai penyelenggara pemerintah benar menjalankan tugas sesuai undang-undang. Sebenarnya hal seperti ini sudah lama. Tapi ketegasannya belum ada. Kalau sekarang, sudah ada," kata Jefridin.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri RI, Tjahjo Kumolo menyurati seluruh pimpinan daerah, baik gubernur, wali kota, dan bupati di Indonesia untuk memecat jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berstatus terpidana korupsi.

Hal itu sebagai tindak lanjut pertemuan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. Dalam pertemuan itu, BKN mengungkap ada 2.674 PNS berstatus terpidana (inkrah). (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved