KARIMUN TERKINI

SPAI-FSPMI Karimun Minta PT KDH Hormati Putusan MA untuk Bayarkan Pesangon Pekerja Rp 1,2 M

Sudah 2 tahun sejak MA mengeluarkan putusan namun PT KDH tidak kunjung membayarkan pesangon 61 pekerja yang di-PHK secara sepihak

SPAI-FSPMI Karimun Minta PT KDH Hormati Putusan MA untuk Bayarkan Pesangon Pekerja Rp 1,2 M
TRIBUNBATAM/ELHADIF PUTRA
Ketua SPAI-FSPMI Karimun, Muhamad Fajar 

TRIBUNBATAM.id, KARIMUN – Serikat Pekerja Aneka Industeri - Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (SPSI-FSPMI) Kabupaten Karimun minta PT Kawasan Dinamika Harmonitama (KDH) untuk segera melaksanakan putusan Mahkamah Agung (MA) untuk membayarkan pesangon bagi 61 pekerjanya yang di-PHK secara sepihak.

Tidak tanggung-tanggung, besaran pesangon diperkirakan mencapai Rp 1,2 miliar.

“Sudah hampir 2 tahun putusan tersebut dikeluarkan MA namun hingga sekarang tidak juga dilaksanakan oleh perusahaan. Lumayan juga besarannya, sekitar Rp 1,2 miliar,” kata Ketua SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun, Muhamad Fajar, Rabu (26/9/2018).

Fajar mengaku tidak mengetahui apa alasan perusahaan tambang granit di Desa Sememal, Kelurahan Pasirpanjang, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun itu tidak kunjung melaksanakan putusan MA tersebut.

Baca: BREAKING NEWS. Puluhan Pedagang Ikan dan Sayuran Geruduk Kantor Perusda Karimun

Baca: Terlilit Utang hingga Soal Pesangon, Kadisnaker Ungkap Kasus Tutupnya PT Nagano Drilube Indonesia

Baca: Bisnis Makin Sulit, Fujifilm akan PHK 10.000 Karyawan

“Kami minta pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja dan Industri Karimun untuk turut berperan aktif mendesak perusahaan agar segera melaksanakan kewajibannya. Kasihan pekerja itu, telah lama menunggu, 5 tahun bukan waktu yang sebentar,” kata Fajar.

Sebelumnya, Sebanyak 61 orang karyawan didampingi SPAI-FSPMI Kabupaten Karimun menggugat PT KDH ke PHI Kepri di Tanjungpinang beberapa tahun lalu.

Pekerja dan FSPMI menilai PHK yang dilakukan perusahaan sekitar Oktober 2013 dilakukan sepihak dan tidak sesuai prosedur.

Pekerja dituduh melakukan aksi mogok kerja ilegal selama 3 hari yang berujung perusahaan merugi miliaran rupiah.

Padahal menurut pekerja, aksi mogok kerja itu sah setelah perusahaan dinilai tidak mengindahkan aspirasi mereka untuk diangkat menjadi karyawan permanen.

Namun bukan perhatian yang didapatkan malah sebaliknya mereka memperoleh surat PHK.

Dari 61 orang itu, sekitar 20 orang diantaranya adalah karyawan permanen.

Mereka ikut mogok kerja sebagai bentuk solidaritas sesama pekerja memperjuangkan hak-hak mereka.

 Tidak hanya dipecat, ke-61 pekerja itu juga tidak memperoleh pesangon. (yah)

Penulis: Rachta Yahya
Editor: Rachta Yahya
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved