BATAM TERKINI

Soal Penundaan Tarif Pajak Hiburan, Anggota Dewan : Perda Harus Berjalan Dulu Baru Bisa Revisi

Hingga September akhir, realisasi pajak hiburan sudah mencapai 76 persen dari target yang sudah disepakati sebesar 75 persen.

Soal Penundaan Tarif Pajak Hiburan, Anggota Dewan : Perda Harus Berjalan Dulu Baru Bisa Revisi
via intisarionline
Ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sejumlah pengusaha melalui Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Kota Batam, masih menunggu jawaban DPRD kota Batam agar menunda tarif pajak hiburan dalam Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pajak Daerah.

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi II DPRD Kota Batam Sallon Simatupang menegaskan Perda Pajak Daerah tidak bisa dibatalkan karena sudah melalui persetujuan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Berdasarkan ketentuan, lanjutnya, untuk merevisi Perda hanya bisa dilakukan dua tahun setelah regulasi tersebut disahkan.

"Padahal sebelumnya panitia khusus (pansus) parkir sudah melakukan kajian-kajian dalam melakukan pembahasan dengan mengundang asosiasi pengusaha hiburan," ujar Sallon, Selasa (9/10/2018).

Ia melanjutkan keputusan yang telah disepakati dalam pembahasan sudah melalui pertimbangan yang sangat matang.

Hingga September akhir, kata Sallon, realisasi pajak hiburan sudah mencapai 76 persen dari target yang sudah disepakati sebesar 75 persen.

"Pencapaian tersebut cukup menggembirakan dan akan terus bertambah hingga menjelang akhir tahun," tuturnya.

Baca: Lima Tersangka Kasus Pungli Penerimaan Siswa Baru SMP 10 Batam Diserahkan ke Kejari

Baca: Setelah Diskorsing Seminggu, Begini Nasib 3 Siswa SMP di Batam yang Ketahuan Nonton Film Dewasa

Baca: Persib Bandung vs Madura United - Prakiraan Pemain, Catatan Pertemuan dan Link Live Streaming

Baca: LOKER BATAM HARI INI - 6 Info Lowongan Kerja Batam Terbaru Hari Ini, Selasa, 9 Oktober 2018

Serupa dengan Ketua DPRD Kota Batam Nuryanto menegaskan, secara teknis peraturan tersebut sudah disepakati bersama antara pemerintah daerah.

Pasalnya DPRD kota Batam, pengusaha dengan segala konsekuensinya dan pertanggungjawaban atas Perda tersebut.

"Permohonan dari Pengusaha tidak serta merta langsung kita terima. Tapi yang jelas permintan Pemko sudah kita kurangi," tegas pria yang sering disapa Cak Nur ini. (*)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved