Tak Akan Libatkan Pihak Swasta, Jembatan Batam-Bintan Bakal Dibangun Tahun Depan

Tak Akan Libatkan Pihak Swasta, Jembatan Batam-Bintan Bakal Dibangun Tahun Depan

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Rencana pembangunan jembatan penghubung pulau Batam dan Bintan (Babin) kian pasti saja.

Gubernur Kepri H Nurdin Basirun kembali menegaskan pembangunan jembatan Babin rencananya akan diwujudkan 2019 ini.

Baca: Bidan Cantik Jadi Korban 50 Kali Suntikan Oknum Dokter di Kepri, Simak 7 Fakta Dibaliknya

Baca: Bidan W Pingsan 3 Jam di Rumah Dokter Yusrizal, Apa yang Terjadi? Ini Kata Polisi

Baca: Rencana Menikah Kandas, Calon Pengantin Pria Ditabrak Mobil Pick Up hingga Meninggal di Tempat

Baca: Foto Remaja Berseragam Sekolah Jualan Cilok Viral, Simak Kisah Dibalik Perjuangannya

"Saya sudah bicarakan itu dengan Pak Presiden Joko Widodo. Makanya saya pastikan jembatan itu akan dibangun tahun depan," ungkap Nurdin kepada TRIBUNBATAM.id, Rabu (24/10/2018) pagi.

Menurut Nurdin, pembangunan jembatan tersebut sudah masuk dalam rencana strategis pemerintah pusat. Karena itu semua biaya pembangunan ditanggung oleh pemerintah tanpa bergandengan dengan pihak swasta.

"Biayanya tidak terlalu besar. Makanya ditanggung pemerintah, tanpa melibatkan pihak lain dan juga tidak membebankan masyarakatnya," tegas Nurdin lagi.

Rencana pembangunan jembatan Babin sudah masuk dalam program Bappenas.

Bahkan Kementerian PUPR sebagai instansi pelaksana pun sudah terlibat pembahasan seputar proyek dengan biaya triliunan rupiah itu.

"Saya sudah membahas hal itu dengan Menteri PUPR dan hari ini beliau datang ke Kepri. Saya akan tegaskan lagi rencana tersebut," ujar Nurdin.

Rencana pembangunan jembatan Babin sudah digaungkan sejak beberapa tahun lalu.

Namun, hingga kini realisasi pembangunan jembatan tersebut tidak terwujud apa-apa.

Sejumlah investor bahkan sempat bertemu Pemprov Kepri dan menyatakan keinginannya membangun proyek tersebut. Tetapi, setelah pertemuan itu, tidak ada tindak lanjutnya lagi.

"Kita harapkan pihak swasta tidak jelas, makanya pemerintah ambil alih saja," ungkap Gubernur Kepri itu. (*)