BATAM TERKINI

KUA PPAS 2019 Disepakati Rp 2,8 Triliun, Riky Sebut Nota Kesepakatan Berpotensi Cacat Hukum

Rapat paripurna menyepakati KUA PPAS Kota Btam sebesar Rp 2,8 triliun. Anggota DPRD minta penjelasan terkait dana tak terduga.

KUA PPAS 2019 Disepakati Rp 2,8 Triliun, Riky Sebut Nota Kesepakatan Berpotensi Cacat Hukum
TRIBUNBATAM/ROMA ULY SIANTURI
Rapat Paripurna di DPRD Batam, Jumat (29/6/2018) batal digelar karena anggota dewa tidak memenuhi kuorum. foto ilustrasi 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Setelah rapat paripurna mengalami 2 kali penundaan akhirnya rapat paripurna Laporan Badan Anggaran atas pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2019 berhasil disepakati.

DPRD Kota Batam bersama Pemerintah Kota (Pemko) Batam sudah menandatangani nota kesepakatan KUA-PPAS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2019 sebesar Rp 2,8 triliun.

Baca: Gaji Pegawai Tidak Tetap Dibawah UMK, Pemkab Anambas Usulkan Iuran JHT BPJS Pakai Dana APBD

Baca: Kapolsek Tanjungpinang Timur Bawa Bantuan Langsung ke Rumah Kakek Sebatang Kara

Baca: Ketahuan Selingkuh, Pria Ini Bunuh Dua Putri dan Istri yang Sedang Hamil. Padahal Ia Sangat Dipuja

Rapat ini dihadiri Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, dan dipimping langsung oleh Wakil Ketua III, Helmy Hemilton.

Wakil Ketua III DPRD Kota Batam yang sekaligus juru bicara Banggar, Helmy Hemilton membacakan tahap selanjutnya setelah penandatanganan nota kesepakatan tersebut adalah pembahasan Rancangan APBD 2019.

"KUA-PPAS ini akan menjadi dasar untuk menyusun RAPD (rancangan anggaran pemerintah daerah) tahun 2019," katanya.

Namun sayangnya hingga KUA-PPAS disepakati, Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Batam masih menanti jawaban dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kota Batam. Perihal alokasi biaya tak terduga sebesar Rp 55 miliar. Angka tersebut naik Rp 30 miliar dari tahun 2018.

Anggota Banggar DPRD kota Batam Udin P Sihaloho mengatakan, pihaknya sudah menanyakan kepada Pemko Batam terkait apa saja yang akan digunakan dari biaya tersebut. Namun, TAPD Kota Batam belum memberikan jawabannya.

"Sampai sekarang Fraksi PDIP masih belum mendapatkan jawaban atas biaya tak terduga ini," kata Udin di Kantor DPRD Batam, Kamis (8/11) di Kantor DPRD Kota Batam.

Seharusnya biaya tak terduga diperuntukkan bagi kejadian yang tak terduga seperti bencana alam, kebakaran, dan lainnya.
"Apakah Pemko ingin ada sesuatu terjadi di Batam ini," katanya.

Sama halnya dengan Fraksi PKS DPRD Kota Batam, Riky Indrakari menuturkan penandatanganan nota kesepakatan berpotensi cacat hukum. Hal ini karenakan draft KUA belum pernah dibahas sama sekali. Menurut dia, KUA menjadi pedoman dalam membahas RAPBD 2019 mendatang.

"Saya sudah beberapa kali mengingatkan rekan-rekan Banggar dan juga pimpinan," katanya.
Riky melanjutkan seharusnya hasil laporan pembahasan di setiap komisi disusun menjadi klausul KUA. Kemudian sumber pendapatan dipadukan dengan kebutuhan belanja dan pembiayaan.

"Terakhir itu jawaban mereka, masih fokus ke Pokir Dewan, hibah dan bansos serta sembako murah," sesalnya.
Di tempat yang berbeda Wali Kota Batam, Muhammad Rudi juga tidak menjawab untuk apa saja biaya tak terduga tersebut. Ia menilai anggaran tersebut akan digunakan jika ada bencana di Batam.

"Dana itu tak dipakai, tak ada masalahlah itu. Tapi kalau ada bencana itu, wajib kita keluarkan. Bahaya itu. Antisipasi saja. Jangan berpikir yang macam-macam," tuturnya.

Sebagai manusia, kata Rudi, hanya bisa merencanakan saja dan menyerahkan seluruhnya kepada Tuhan. Anggaran itu sebagai antisipasi untuk membantu jika terjadi bencana.
"Misalnya saja ada gempa, tak ada duit. Kami diperintahkan Mendagri seluruh Wali Kota dan Bupati harus membantu," katanya. (*)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Sihat Manalu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved