BATAM TERKINI

SK Pemberhentian ASN Pemko Batam Terlibat Korupsi Digodok, Rudi Tunggu Sekda Ajukan Tandatangan

"SK-nya tergantung pak Sekda. Kapan diajukan ke saya. Saya tinggal teken saja," kata Rudi, baru-baru ini di Batam Center.

SK Pemberhentian ASN Pemko Batam Terlibat Korupsi Digodok, Rudi Tunggu Sekda Ajukan Tandatangan
Tribun Batam/Istimewa
Ilustrasi Pegawai Negeri Sipil

TRIBUNBATAM.id, BATAM-Walikota Batam, Rudi akan segera menerbitkan surat keputusan (SK) terkait pemberhentian Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Batam, yang tersandung korupsi dan kasusnya sudah inkrah.

Rudi mengatakan, saat ini ia masih menunggu SK tersebut dari Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam. Untuk selanjutnya ditandatangani.

"SK-nya tergantung pak Sekda. Kapan diajukan ke saya. Saya tinggal teken saja," kata Rudi, baru-baru ini di Batam Center.

Sementara itu, Sekda Kota Batam, Jefridin mengakui, SK pemberhentian ASN terlibat korupsi itu memang belum diserahkan pihaknya kepada wali kota.

Baca: Denda Pajak Dihapus, Piutang WP Sektor PBB Capai Rp 164 M. Dewan Apresiasi Kebijakan Pemko Batam

Baca: Pemko Batam Hapus Denda Pajak Bumi dan Bangunan untuk Periode 1994-2017

Baca: Desember, Pemko Batam Terapkan e-Parking di 100 Titik. Begini Cara Download Aplikasi dan Cara Bayar!

Baca: Pengantin Ini Rela Tinggalkan Resepsi Pernikahan Hanya untuk Ikut Tes SKD CPNS Pemko Batam

Masih berada di bagian BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Data Manusia) Kota Batam.

"Yang sudah diteken pak wali itu SK tim yang menilai dan lain sebagainya," kata Jefridin.

Sedangkan SK pemberhentian ASN tersebut, lanjutnya, saat ini masih dalam tahap penyusunan. Meski begitu, Jefridin menargetkan paling lambat 30 November ini, SK pemberhentian itu sudah ditandatangani wali kota.

"Paling lambat target kita 30 November SK sudah diteken pak wali," ujarnya.

Dari informasi, setidaknya ada belasan ASN di Pemko Batam yang terlibat korupsi dan saat ini, kasusnya sudah mendapat putusan yang berkekuatan hukum tetap dari pengadilan.

Baca: Perebutkan Hadiah Total Rp 11 Juta, Pemko Batam Gelar Lomba Karya Jurnalistik. Cek Syarat & Temanya!

Baca: Dugaan Korupsi Operasional PDAM Tanjungbatu, Penyidik Temukan Banyak Kwitansi Fiktif

Baca: Gelombang Hoaks di Indonesia Kalahkan Tsunami, Maruf Amin Kunjungi Tribun Batam

Baca: Begini Cara Bikin Stiker WhatsApp Sendiri di Iphone & Android, Kirim Pesan Whatsapp Lebih Berwarna

Sebut saja seperti eks Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Embung Fatimah, Fadillah Malarangeng, eks Bendahara di Dinas Sosial, Raja M Rizal dan lainnya.

Meski di antara ASN ini ada yang sudah bebas dari penjara, namun mereka tak bisa kembali lagi bekerja sebagai ASN.

"Intinya diberhentikan semua. Wajib diberhentikan," kata Jefridin beberapa waktu lalu.

Kebijakan ini sebagaimana surat edaran dari Menteri Dalam Negeri. Tujuannya untuk memberikan efek jera bagi ASN. Paling lambat pemberhentian ASN terlibat korupsi dan sudah inkrah itu dilakukan Desember tahun ini. Jika tidak, kepala daerah yang bersangkutan dan pejabat lainnya, akan diberikan sanksi tegas. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved