BATAM TERKINI

Tak Perlu Resah FTZ atau KEK ,Airlangga Dorong Pengusaha Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi

Memperin minta jangan status Batam, apakah tetap Free Trade Zone (FTZ) atau Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) tak perlu dipolemikkan.

Tak Perlu Resah FTZ atau KEK ,Airlangga Dorong Pengusaha Dongkrak Pertumbuhan Ekonomi
Fabian Januarius Kuwado/KOMPAS.com
Airlangga Hartarto. 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Polemik status Batam, apakah tetap Free Trade Zone (FTZ) atau justru menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), disinggung dalam seminar nasional kebangkitan ekonomi Batam untuk industri Indonesia, Jumat (16/11/2018) di Aston Hotel Batam.

Kegiatan digelar Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kepri. Dalam kegiatan itu, baik ketua panitia kegiatan,
Syarifuddin Andi Bola dan Ketua Kadin Kepri, Ahmad Ma'ruf Maulana meminta kepada Menteri Perindustrian RI, Airlangga Hartarto, menyampaikan kepada pemerintah pusat. Agar status Batam tetap FTZ, lantaran berkaitan dengan kepastian hukum.

"Ekonomi Batam sekarang mulai tumbuh. Kami bangga BP Batam melakukan promosi untuk menarik investor masuk ke Batam. Tapi baru belasan tahun, status FTZ yang berlaku 70 tahun ini mau diubah. Sementara 70 persen usaha yang ada di Batam, berada di luar kawasan industri," kata Ma'ruf.

Baca: Wanita Cantik Korban Penganiayaan di Kamar Hotel Ternyata Sengaja Dipesan Lewat Medsos

Baca: Produksi Petani Lokal Dilibatkan,TPID Gelar Bazar Sembako Murah Harga Jual Lebih Rendah dari HET

Baca: Pembunuhan Satu keluarga di Bekasi. Pelaku Sempat Tenangkan Dua Anak Terbangun dari Tidur 

Airlangga tak mau masuk dalam pembahasan tersebut. Ia justru meminta kalangan pengusaha Batam, Kepri tak perlu resah, khawatir dengan polemik yang terjadi.

Sebaliknya, ia meminta kalangan pengusaha tetap fokus pada investasi di Batam. Bagaimana menggaet investor masuk ke Batam. Terlebih dari pemerintah pusat juga mengeluarkan kebijakan untuk menggairahkan investor berupa tax holiday, dan lain sebagainya.

"KEK atau FTZ, biarkanlah pemerintah yang berdiskusi," kata Airlangga.
Ia melanjutkan, selama pembahasan FTZ atau KEK itu masih sebatas rencana, sebenarnya tak ada yang perlu terlalu dikhawatirkan. Yang perlu didorong, adalah kepastian hukum.

"Hukum berlaku setelah ada tandatangan. Hukum tak bisa berwacana. Jadi kalau belum ada penetapan, tak perlu heboh-heboh banget," ujarnya mengingatkan.

Kembali pada persoalan Batam, dikatakan sebenarnya Batam punya potensi yang luar biasa. Namun pertumbuhan ekonomi Batam rata-rata sekitar 4,2 persen tahun ini. Kondisi ini sangat berbeda dibandingkan beberapa tahun lalu.

"Pertumbuhan ekonomi di kawasan industri biasanya lebih tinggi dari pertumbuhan ekonomi nasional. Pemerintah prihatin, pertumbuhan tak optimal," kata Airlangga.

Lebih lanjut, Airlangga juga membandingkan investasi Batam dengan Kendal. Menurutnya, investasi di Kendal lebih maju daripada Batam.

"Padahal sama-sama bekerjasama dengan Singapura. Tapi iklim investasi di Kendal lebih baik. Jadi ini bukan soal FTZ atau KEK. Yang penting bagi pengusaha, kepastian hukum," ujarnya.

Sementara itu, di tempat yang sama Kepala BP Batam, Lukita Dinarsyah Tuwo mengatakan, masih banyak potensi luar biasa yang bisa digali dari Batam. Batam tetap menarik sebagai tujuan investasi. Walaupun di sisi lain, diakuinya masih banyak pekerjaan rumah yang mesti diselesaikan. Terutama berkaitan dengan perizinan.

"Tapi kami tetap optimis pertumbuhan ekonomi Batam pada 2019 bisa mencapai 7 persen," kata Lukita.

Sama seperti Airlangga, meski tak mau masuk pada polemik penerapan FTZ atau KEK di Batam, Lukita mengatakan, pertumbuhan ekonomi dengan angka 7 persen itu, diproyeksikan dengan status Batam saat ini. Masih FTZ. (*)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Sihat Manalu
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved