BATAM TERKINI

BP2RD Apresiasi KPK Bantu Awasi WP di Batam, Melalui Tapping Box Diketahui Besar Pajak Dibayar

"Bagus, posisinya KPK merupakan supervisi kepada Pemko Batam dalam konteks peningkatan PAD di Batam," ujar Raja kepada TRIBUNBATAM.id, Rabu (28/11/201

BP2RD Apresiasi KPK Bantu Awasi WP di Batam, Melalui Tapping Box Diketahui Besar Pajak Dibayar
TRIBUNBATAM
Pemasangan tapping box di La Kopi 

BP2RD Apresiasi KPK Bantu Awasi WP di Batam, Melalui Tapping Box Diketahui Besar Pajak Dibayar

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Menyikapi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan membantu pemerintah daerah memaksimalkan potensi pendapatan, lewat pajak maupun non pajak sangat diapresiasi oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Batam, Raja Azmansyah.

Ia menilai mandat KPK tersebut sangatlah membantu pihaknya dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana di Batam.

Baca: BP Batam Raih Penghargaan Indonesia Award 2018, Lukita Mampu Dongkrak Ekonomi Batam

"Bagus, posisinya KPK merupakan supervisi kepada Pemko Batam dalam konteks peningkatan PAD di Batam," ujar Raja kepada TRIBUNBATAM.id, Rabu (28/11/2018).

Diakuinya pengusaha merupakan sebagai Wajib Pajak (WP), jadi supervisinya itu bagaimana pihaknya bekerja lebih baik. KPK meminta BP2RD agar pemanfaatan tapping box sebagai salah satu inntrumen untuk memperoleh data yang lebih akurat terhadap potensi pajak daerah.

Baca: Berikut Perolehan Medali Sementara Karimun, Selasa, Jam 14.30 WIB, Usai Kempo Sumbang 6 Medali Emas

Dalam kesempatan ini ia menjelaskan sistem kerjanya. Awalnya WP maksimal membayar pajak yang di pungut, setiap tanggal 20 paling lama setiap bulannya. Kemudian BP2RD memiliki data tapping box. Apabila jumlah yang dibayarkan ada perbedaan, pihaknya akan memanggil WP tersebut.

"Kita akan melakukan pembinaan. Kita jelaskan kepada WP ini datanya berbeda nih harus ada rekonsiliasi data. Memastikan apakah data kami yang salah atau data WP yang kurang," katanya

Baca: Deby Maryanti Didaulat Sebagai Bunda Paud Beprestasi Tingkat Kepri, Berikut Pesannya

Apabila, WP kurang bayar, pihaknya akan menegaskan kepada WP agar segera membayarnya. Kalau tetap tidak melakukan pembayaran BP2RD langsung melakukan pemeriksaan dalam tahapan berikutnya.

"Karena kita sudah di back up KPK, kita langsung laporin. Apalagi kalau sudah melawan tindakan hukum kemungkinan KPK langsung melakuka sidak dan lainnya," tuturnya. (rus)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved