BATAM TERKINI

KPK Dorong Perbaikan Sistem Berbasis Teknologi untuk Pajak Hotel dan Restoran

Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan menilai, salah satu hal nyata di depan mata saat ini dan yang paling mudah untuk dioptimalkan, adalah berkaitan

KPK Dorong Perbaikan Sistem Berbasis Teknologi untuk Pajak Hotel dan Restoran
TRIBUNBATAM.id/ARGIANTO DA NUGROHO
Wakil Ketua KPK RI Basaria Panjaitan didampingi Gubernur Kepri Nurdin Basirun dalam Louncing Sistem Monitoring Pajak Online di Planet Holiday Hotel, Rabu (28/11/2018) 

TRIBUNBATAM.id, BATAM- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mendorong setiap daerah melakukan pembenahan dalam sistem penerimaan daerah.

Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan menilai, salah satu hal nyata di depan mata saat ini dan yang paling mudah untuk dioptimalkan, adalah berkaitan dengan penerimaan dari pajak hotel dan restoran.

Kendatipun untuk itu, diakuinya setiap daerah pasti punya prioritas hal yang akan dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi penerimaan daerah.

"Tapi kita berharap, pajak-pajak ini bisa segera dimasukkan ke kas daerah supaya bisa membangun daerah yang bersangkutan," kata Basaria, Rabu (28/11/2018) di Planet Holiday Hotel.

Baca: BP2RD Apresiasi KPK Bantu Awasi WP di Batam, Melalui Tapping Box Diketahui Besar Pajak Dibayar

Batam sendiri, termasuk daerah yang dinilai perlu melakukan pembenahan dalam sistem penerimaan daerahnya. Lantaran Batam merupakan daerah yang banyak dilintasi keluar-masuk orang, karena berada di daerah perbatasan.

Dari hitung-hitungan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) sebelumnya, ada hampir 1.600 wajib pajak (WP) yang menjadi target penerapan tapping box di Batam. Usahanya tersebar di bidang perhotelan, restoran, tempat hiburan, parkir khusus, dan lainnya.

"Pendapatan asli daerah (PAD) yang diterima Pemko Batam saat ini sekitar Rp 1,1 triliun. Padahal menurut perhitungan kita, nilainya bisa sampai Rp 2 triliun. Anda bayangkan saja, berarti hampir separuh tak diterima Pemko Batam. Ini kenapa tak diterima?," ujarnya.

Baca: Wakil Ketua KPK : Pengusaha Tak Serahkan Pajak Titipan Masyarakat Itu Korupsi

Jika melihat ke belakang, menurut Basaria, akan sulit untuk mencari tahu keberadaan potensi nilai PAD yang hilang. Makanya, perlu dibuat sistem baru supaya ada transparansi dari sisi penerimaan. Yakni dengan perbaikan sistem berbasis teknologi.

"Dibuatlah online yang dihubungkan ke bank daerah. Panggil semua pihak yang terkait, sehingga semua bisa dipantau berapa jumlah transaksinya setiap saat. Apakah akan berkembang ke lainnya? Harapan kita, semua pajak bisa dilakukan secara online," harap Basaria.

Sementara itu, Wali Kota Batam, Rudi menargetkan pada 2021 mendatang, akan terpasang 1.600 tapping box. Di awal-awal penerapannya 2017, tapping box yang dipasang baru hitungan puluhan unit sampai 67 unit.

Baca: Tingkatkan Pendapatan Daerah, BP2RD Pasang 260 Tapping Box di Tempat Wajib Pajak

Halaman
12
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

© 2018 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved