BATAM TERKINI

Wakil Ketua KPK : Pengusaha Tak Serahkan Pajak Titipan Masyarakat Itu Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan membantu pemerintah daerah memaksimalkan potensi pendapatannya, baik lewat pajak maupun non pajak.

Wakil Ketua KPK : Pengusaha Tak Serahkan Pajak Titipan Masyarakat Itu Korupsi
Tribunnews/Herudin
Wakil ketua KPK Basaria Panjaitan 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI akan membantu pemerintah daerah memaksimalkan potensi pendapatannya, baik lewat pajak maupun non pajak.

Tidak lain tujuannya agar pembangunan di daerah dapat segera terlaksana.

Dalam hal ini, KPK mendapat mandat untuk melakukan pengawasan keuangan. Terlebih setelah terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Juli lalu.

Ada tiga hal yang menjadi fokus pencegahan korupsi dalam perpres ini. Pertama berkaitan dengan perizinan dan tata niaga, kedua keuangan negara, dan ketiga penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua KPK RI, Basaria Panjaitan saat menghadiri launching implementasi sistem monitoring penerimaan pajak online dan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) tentang pemanfaatan sistem monitoring penerimaan pajak online, Rabu (28/11/2018) bertempat di Planet Holiday.

Baca: Polda Kepri Gelar Gowes Sejauh 98 Kilometer dari Bintan ke Tanjungpinang, Sabtu (1/12)

Baca: Selama 11 Menit Hidung Pesawat Lion Air JT610 Turun 24 Kali hingga Akhirnya Hilang Kendali

Baca: Penerbangan Lion Air dari Batam ke Sejumlah Rute Delay. Penumpang: Sudah Buru-buru Ternyata Delay

Baca: Baru Seminggu Kenal Lewat Facebook, ABG Ini Dinodai Pacarnya dan Ditinggal Kabur

"Dalam hal pengawasan keuangan, KPK punya tugas mengawasi belanja dan pendapatan. Pendapatan daerah itu samalah dengan pendapatan negara," kata Basaria.

Setiap kepala daerah, lanjutnya harus bisa mulai memastikan secara tepat potensi pendapatan yang bisa diperoleh daerah.

Dan KPK akan membantu upaya tersebut. Di antaranya dengan mendorong pelaku usaha yang juga wajib pajak, melakukan transparansi dalam hal pendapatan pajak.

"Misal saya nginap di hotel, saya bayar Rp 1 juta, sekian persen dari Rp 1 juta itu, ada kewajiban dari pihak hotel untuk membayar pajak ke negara. Itu namanya titipan pajak dari masyarakat. Bagaimana kalau tidak dibayarkan? Itu maling atau istilahnya sekarang korupsi," ujarnya.

"Makanya kalau pengusaha tak menyampaikan uang yang kita titip, itu adalah korupsi. Itu juga sebabnya KPK ada di sini untuk melaunching implementasi pajak online," sambung Basaria.

Pada kesempatan itu, ia menyampaikan apresiasinya atas kebijakan yang telah diterapkan Wali Kota Batam, Rudi memaksimalkan potensi pajak di Batam lewat tapping box.

Dari awalnya pendapatan asli daerah (PAD) Batam sekitar Rp 1 triliun, tahun depan ditargetkan potensi PAD ini naik menjadi Rp 2 triliun.

Basaria berharap kebijakan yang dilakukan Rudi bisa diterapkan di daerah lain. Dalam hal ini, ia menilai juga perlu sinergitas antara pemerintah daerah, pelaku usaha dan bank daerah untuk mewujudkan hal tersebut.

Sementara itu, terkait pemanfaatan sistem monitoring pajak online, perjanjian ini ditandatangani 16 pemerintah daerah dan bank daerah.

Meliputi Provinsi Riau, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Sumatera Selatan, Provinsi Jambi, Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu. (wie)

Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved