Kadin Batam: BP Batam Tidak Bubar, Pengusaha Tak Perlu Khawatir

Dalam kesempatan ini ia menegaskan kembali, pertama bahwa BP Batam tidak bubar.

Kadin Batam: BP Batam Tidak Bubar, Pengusaha Tak Perlu Khawatir
TRIBUNBATAM.id/Roma
Wakil Ketua Bidang Organisasi, James Simaremare (kiri), Ketua Dewan Pakar Bidang Hukum Kadin Kota Batam, Ampuan Situmeang (tengah) dan Wakil Ketua Kepelabuhanan dan Forwader Kadin Kota Batam Efendi Ibrahim (kanan) dalam konfrensi pers rencana menjadikan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam ex-officio Wali Kota di Kezs Bakery & Rest Batam Center, Minggu (16/12/2018). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Ketua Dewan Pakar Bidang Hukum Kadin Kota Batam, Ampuan Situmeang menanggapi siaran pers Menko Perekonomian perihal rencana menjadikan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam ex-officio Wali Kota.

Dalam kesempatan ini ia menegaskan kembali, pertama bahwa BP Batam tidak bubar.

"Kedua pimpinan BP Batam itu akan ex-officio dipimpin oleh Bapak Wali Kota. Namun belum ada keputusan apapun yang keluar sampai saat ini," ujar Ampuan di Kez's Bakery & Rest Batam Center saat konfrensi pers, Minggu (16/12/2018).

Lantas kapan keputusan itu dikeluarkan? Tentunya, kata ampuan, pertama harus ditentukan regulasi seperti apa yang tepat untuk perubahan ini. Apakah regulasinya berbentuk keputusan presiden, peraturan pemerintah, atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu).

"Kalau Undang-Undang (UU) jelas tak mungkin. Karena harus diajukan dulu naskah akademiknya, harus prolegnas dulu, lalu kapan? Nah kalau perpu sekarang pun bisa," paparnya.

Ia melanjutkan tinggal bagaimana seluruh kalangan masyarakat Kota Batam meluruskan keadaan darurat atau kegentingan. Kadin menghimbau kepada seluruh pengusaha, investor, dan organisasi asosiasi Kadin Batam agar tetap tenang dan pro kontra dalam kondisi ini.

Pasalnya akhir-akhir ini banyak pertanyaan datang kepada Kadin. Kekhawatiran pengusaha jika BP Batam bubar, bagaimana proyek yang dipegang pengusaha selama ini? Masih sah atau tidak, dan bagaimana mengurusnya. Masih bayar atau tidak WTO ini, bagaimana mengurus peralihan hak ini.

"Artinya dalam hal ini pemerintah sudah menyadari dalam 19 tahun ini diabaikan. Nah sekarang harus tuntas. Sekarang tinggal menunggu perumusan regulasi. Kadin sebagai mitra pemerintah tentunya mempunyai kepedulian untuk menyikapi hal ini dan menyuarakan kepada seluruh pengusaha agar tetap tenang dan tak ada yang dirugikan. Kalau sempat ada yang dirugikan dari pihak investor, Kadin akan memfasilitasi dan memediasi persoalan ini," paparnya.

Baca berita terkait di Tribun Batam, edisi Senin (16/12/2018)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Rio Batubara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved