Terus Berpolemik, Ombudsman RI Ungkap Biang Kerok Dualisme Kewenangan Antara BP Batam Dengan Pemko

TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Munculnya polemik dualisme kewenangan BP Batam dan Pemerintah Kota Batam diawali karena Pemerintahan Kota Batam ingin mengatur Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam).

Komisioner Ombudsman RI La Ode Ida menjelaskan, masalah utama dari polemik ini sebenarnya ada karena belum adanya Peraturan Pemerintah (PP) yang merupakan turunan dari UU 53/99 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Batam.

"Sampai sekarang itu belum terbentuk PP itu. Konon sudah dibahas hampir 100 kali, 89 kali tepatnya PP dibahas tapi tidak berhasil. Mengapa, bagaimana perkembangan sebetulnya kita belum tahu," jelas Ida dalam diskusi bertajuk "Batam Mau Diapain?" di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (22/12/2018).

Baca: Walikota Tak Boleh Rangkap Jabatan, Peleburan BP Batam Disebut Sarat Kepentingan Politis

Baca: Sempat Hilang Kontak, Kapal KM Star 58 Berhasil Ditemukan dan Ditarik ke Pelabuhan

Baca: Jerinx SID Sebut Twitternya Diblokir Menteri Susi, Minta Netizen Bantu Mention Agar Pesannya Dibaca

Baca: Beli Tiket Resmi hingga Hindari Perhiasan Berlebihan. Simak Pesan Kapolsek KKP Batam Bagi Pemudik

Menurut Ida, hubungan antara BP Batam dan pemerintah daerah harusnya diatur dalam PP tersebut.

Tapi yang pasti, lanjutnya, dalam kajian dan investigasi Ombudsman tahun 2016 lalu, sesungguhnya tidak ada dualisme yang terjadi.

Yang terjadi hanyalah Pemeritah Kota Batam yang mau mengatur BP Batam.

"Padahal BP Batam sudah punya rujukan atau aturan sendiri sebagai pemegang mandat untuk pengusahaan lahan di Batam untuk pengusahaan wilayah perdagangan bebas di Batam. Pak Habibie lah yang berjasa pada waktu itu. Nah ini tidak kunjung berakhir, makanya disebut dualisme. Kita turun ke lapangan, tidak ada sebenarnya dualisme itu," tutur La Ode. (*)

*Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Dualisme Soal BP Batam Muncul Karena Belum Adanya PP yang Jelas