BATAM TERKINI

Pemerintah Siapkan Perpres. Setelah Batam, Akan Ada 14 Mal Pelayanan Publik Lagi Diresmikan

Dalam pembuatan Perpres ini melibatkan MPP Batam, karena MPP Batam merupakam pilot project untuk pelayanan satu pintu.

Pemerintah Siapkan Perpres. Setelah Batam, Akan Ada 14 Mal Pelayanan Publik Lagi Diresmikan
TRIBUNBATAM.id/ZABUR
Kepala DPM-PTSP Kota Batam, Gustian Riau saat mengecek komputer di Mal Pelayanan Publik, Senin (4/12/2017). 

Pemerintah Siapkan Perpres. Setelah Batam, Akan Ada 14 Mal Pelayanan Publik Lagi Diresmikan

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota (Pemko) Batam, Gustian Riau mengatakan dalam waktu dekat Pemerintah akan mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Mal Pelayanan Publik (MPP).

Dalam pembuatan Perpres ini melibatkan MPP Batam, karena MPP Batam merupakam pilot project untuk pelayanan satu pintu.

//

"Dalam Prepres ini diatur bagaimana kewajiban, hak dan tanggungjawab MPP. Ini sudah dibahas beberapa kali, Insyaallah dalam Perpres ini kita sebagai narasumber. Kita diajak berdiskusi," ujar Gustian, Rabu (2/1/2019).

Baca: Molor dari Jadwal, Lelang Jabatan 2 Kepala Dinas Pemko Batam Jaring 6 Nama Terbaik. Siapa Saja?

Baca: Kasus OTT KSOP Sambu Sudah Dilimpahkan ke Kejaksaan Sejak Desember 2018

Baca: Kini Lebih Mudah dan Cepat. BP Batam Ungkap Terobosan Terkait Urus Izin Fatwa Planologi

Baca: Kadis Pariwisata Diminta Inovatif, Edward Brando : Jangan Cuma Mengandalkan Event

Baca: BREAKING NEWS. Sarmi Papua Diguncang Gempa 5.3 SR Rabu Jam 14.59 WIB. Berikut Info Lengkap BMKG

Diakuinya sudah ada 14 MPP yang akan diresmikan ke depannya. Berbagai pendapat dan masukkan sudah dinerikan untuk pembuatan Prepres ini. Apalagi sistem perizinan sudah sistem OSS, sehingga perizinan bisa lebih cepat.

"Di Perpres ini juga nanti diatur tatib dan tata kelola MPP. Kita yang memberikan masukkannya untuk MPP seluruh Indonesia," kata Gustian.

Ia menambahkan sudah dilakukan sebanyak 2 kali pembahasan. Sesuai schedulenya 2 kali akan final, dan Februari mendatang akan di teken oleh Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

"Dengan adanya kebijakan Perpres ini maka semua MPP seluruh Republik Indonesia bisa sama semua," tuturnya. (rus)

Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved