TANJUNGPINANG TERKINI

Onward Prihatin Akan Jabatan Plt BP Batam, Ex-Officio Tidak Selaras dengan Tiga Undang-undang

Rangkap jabaran harus dihindari, tetapi otonomi khusus Daerah Ekonomi merupakan cita-cita dari BJ Habibie, sebagai tokoh yang mengembangkan Batam.

Onward Prihatin Akan Jabatan Plt BP Batam, Ex-Officio Tidak Selaras dengan Tiga Undang-undang
istimewa
Menko Perekonomian Darmin Nasution melantik Edy Putra Irawady sebagai Kepala BP Batam di Jakarta, Senin (7/1/2019) 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGINANG - Pelantikan Plt Kepala BP Batam masih menyisakan polemik. Berbagai pandangan pro dan kontra masih saja bermunculan.

Anggota Komisi II DPRD Kepri yang menangani bidang ekonomi Onward Siahaan misalnya menyambut baik atas tidak dilakukannya tindakan melanggar undang-undang (UU) dengan tidak jadinya rangkap jabatan Kepala BP Batam oleh Wali Kota Batam.

Ex-Officio tidak dapat dijalankan karena terjadi disharmoni dan tidak selaras dengan 3 (tiga) UU sekaligus, yaitu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemda Pasal 76 ayat 1 huruf c dan huruf f, junto pasal 360 ayat 1 dan ayat 4, UU 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, dan UU Nomor 53 Tahun 1999 pasal 21.

"Saya prihatin dan mempertanyakan kenapa harus ada penggantian Kepala BP untuk masa 4 (empat) bulan," kata Onward kepada TRIBUNBATAM.id, Selasa (8//1/2019) sore.

Dia menegaskan, kebijakan tersebut bisa menambah ketidakpastian dan dampak negatif bagi iklim investasi di Batam. Sebab, sebagai pelaksana tugas pada masa transisi, Kepala BP yang baru tidak bisa mengambil keputusan-keputusan strategis yg mungkin sangat dibutuhkan.

Tidak ada keterdesakan pergantian Kepala BP Batam, di mana tinggal beberapa bulan lagi sudah habis masa jabatan 5 (lima) tahun.

Mereka ini mengganti dan melanjutkan masa jabatan Mustafa Wijaya, yang kemudian digantikan oleh Hantanto, tak berapa lama digantikan Lukita, kemudian diganti lagi hanya untuk empat bulan.

Baca: Pegawai BP Batam Menangis saat Perpisahan dengan Lukita Dinarsyah Tuwo

Baca: Sinkronisasi BP Batam - Wali Kota Batam M Rudi Tak Ingin Lagi Ada Logo BP dan Pemko

Baca: Soal Sinkronisasi BP Batam, Pengusaha Beri Catatan: Saat Ini Pertumbuhan Ekonomi 4 Persen

Baca: Kepala BP Batam Masa Transisi Tuai Sorotan - Taba: Memang Tak Boleh Mengganti Orang?

"Salah mereka ini semua apa? Jangan -jangan yang menggantinya yang salah. Atau ini tindakan mabuk oleh karena tekanan orang-orang tertentu yang punya kepentingan bisnis atau kepentingan politis. Tafsirnya bisa ke mana-mana karena tidak ada taranparansi dan tidak jelasnya prosedur penggatian atau SOP-nya," ungkap Onward.

Menurut Onward, sebagai solusi jangka panjang, dia mendukung adanya Otonomi Khusus di Batam. Namun ini harus melalui suatu Undang-undang (UU) bukan Peraturan Pemerintah (PP).

Rangkap jabaran harus dihindari, tetapi otonomi khusus Daerah Ekonomi merupakan cita-cita dari BJ Habibie, sebagai tokoh yang mengembangkan Batam.

Otonomi khusus adalah cita-cita Habibie, sebab dua kewenangan pemerintahan ini disatukan, yaitu kewenangan pemerintah pusat yang ada di BP dan kewenagan pemerintah daerah yang ada di Pemko, dileburkan menjadi satu.

"Itulah yang dirumuskan bersama menjadi Otonomi Khusus Derah Ekonomiseperti DKI," ungkap Onward.

Anggota Komisi II DPRD Kepri ini menegaskan, sambil menunggu Otonomi Khusus karena harus dengan UU landasan hukumnya, maka yang perlu diterbikan adalah Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan kerja BP Batam dan Pemko Batam sebagaimana di amanatkan oleh UU 23 Tahun 2014 tentang Pemda pasal 360 ayat 1 dan ayat 4.

Dalam UU itu secara tegas diatur bahwa dalam KPDBPBB yang dibentuk pemerintah pusat, keikutsertaan daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ini selaras dengan UU 53 Tahun 1999 yang membentuk Otonomi Daerah di Batam pasal 21. Pada penjelasan ayat 3 diatur untuk menghindari tumpang tindih kebijakan maka perlu diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur hubungan Kerja OB dan Pemko.

"Ini yang perlu segera diterbitkan. Karena itu, saya meminta kepada pemerintah cq Menko Perekonomian, agar tidak mengulangi kebijakan dan keputusan-keputusan sembrono yang kontraproduktif terhadap iklim investasi di Batam," tegas kader Gerindra tersebut.(tom)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved