Ranperda Kampung Tua Batam Disetujui, Pembahasan Dilakukan Setelah Pemilu

Pendapat Pemko Batam atas penyampaian pengusul terhadap ranperda inisiatif DPRD Kota Batam tentang Penataan dan Pelestarian Kampung Tua disetujui

Ranperda Kampung Tua Batam Disetujui, Pembahasan Dilakukan Setelah Pemilu
TRIBUNBATAM
Anggota DPRD Batam menggelar paripurna pembahasan Ranperda Bea Gerbang atas jasa pengelolaan sampah, Senin (11/2) 

TRIBUNBATAM.id - Secara umum pendapat Pemerintah Kota (Pemko) Batam atas penyampaian pengusul terhadap ranperda inisiatif DPRD Kota Batam tentang Penataan dan Pelestarian Kampung Tua disetujui. Dapat dilakukan pembahasan ke tahap berikutnya.

"Kami juga perlu mengingatkan kita semua bahwa, pertama penataan dan pelestarian Kampung Tua di daerah memerlukan suasana kebatinan yang tenang. Mendukung aspirasi masyarakat berdasarkan perilaku kemudian dapat dirumuskan menjadi bentuk pola pergaulan," ujar Wakil Wali Kota Batam Amsakar Achmad dalam sidang paripurna, Senin (11/2).

Amsakar mengakui perlu juga menjadi pertimbangan yang matang, dimana saat ini sedang dihadapkan dengan proses melangsungkan pesta demokrasi. Baik proses Pemilu Presiden dan Pemilu Legilatif. Maka sangat dimungkinkan terjadi kondisi minimnya perhatian masyarakat terhadap ranperda ini.

"Dikhawatirkan malah terjadi terlalu tingginya ekspektasi masyarakat, dan hal ini berpotensi terjadinya bias terhadap tujuan Ranperda itu sendiri, yaitu antara realita kepentingan masyarakat dengan agenda pesta demokrasi di daerah," kata Amsakar.

Kedua, lanjut dia, penataan dan pelestarian Kampung Tua di Kota Batam, tidak lepas dari perlunya regulasi penataan ruang daerah. Sebagai bentuk konkret kebijakan daerah terhadap pola pemanfaatan ruang yang diperuntukan bagi lokasi yang memenuhi kriteria dan citra sebagai Kampung Tua.

"Hal ini diperlukan karena memang konsep penataan dan pelestarian Kampung Tua merupakan kebijakan daerah untuk pelestarian budaya dan aspek kesejarahan daerah. Juga tidak dapat dilepaskan dengan aspek spesialnya dan interelasi spesial dengan wilayah lain yang dinamis dalam suatu konteks atau kerangka besar kebijakan Pemanfaatan Ruang di Daerah," paparnya.

Amsakar menambahkan keberadaan regulasi tata ruang daerah menjadi sesuatu yang diperlukan untuk menjadi salah satu dasar pengaturan tentang kampung-kampung tua dimaksud.

"Pemerintah Kota Batam mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada DPRD Kota Batam khususnya kepada Saudara Harmidi," ungkapnya.

Hal ini mencerminkan bahwa adanya perhatian dari pengusul untuk melindungi eksistensi adat istiadat, budaya Melayu, arsitektur bangunan, dan situs serta lingkungan tempat tinggal penduduk asli Kota Batam. Diharapkan dapat memperkuat jati diri masyarakat Kota Batam.

"Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan yang kami hormati, dalam pandangan ini dengan mempertimbangkan 2 aspek tersebut di atas, dengan ini Pemerintah Kota Batam pada prinsipnya sependapat dengan usulan pengusul dan kiranya dapat dilakukan pembahasan tindak lanjut sesuai peraturan perundang-undangan dan Tata Tertib DPRD,"katanya.

Halaman
1234
Penulis: Roma Uly Sianturi
Editor: Agus Tri Harsanto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved