Tingkatkan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor, Renny Yusneli Perintahkan Setiap UPT Gelar Razia Pajak

Razia kendaraan bermotor di kabupaten dan kota se-Kepri akan sering dilakukan selama 2019 ini

Tingkatkan PAD dari Pajak Kendaraan Bermotor, Renny Yusneli Perintahkan Setiap UPT Gelar Razia Pajak
TRIBUNBATAM.id
Kepala BPPRD Pemprov Kepri Renny Yusneli 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG - Razia kendaraan bermotor di kabupaten dan kota se-Kepri akan sering dilakukan selama 2019 ini.

Kepala BPPRD Pemprov Kepri Renny Yusneli sudah memerintahkan seluruh unit pelaksanaan teknis Samsat di kabupaten dan kota untuk menggelar razia secara besar-besaran.

"Ada 10 unit pelaksanaan teknis. Saya sudah perintahkan untuk menggelar razia," ungkap Renny kepada TRIBUNBATAM id, Rabu (13/2/2019) siang.

Renny menegaskan lagi razia hanya difokuskan pada pajak kendaraan bermotor saja. Beberapa hari lalu, razia sudah digelar di daerah Batam Center. Razia selanjutnya akan dilakukan juga di daerah Batu Aji. Intensitas razia juga akan berbeda-beda untuk setiap unit pelaksana teknis sesuai dengan jumlah kendaraan.

Misalnya, sekitar 18 kali razia akan dilakukan oleh unit pelaksana teknis Batam Center dan 12 kali razia akan gelar oleh unit pelaksana teknis Batu Aji, unit pelaksana teknis Tanjungpinang dan Tanjunguban pun masing-masing akan menggelar 12 kali razia.

Sederet Prestasi Bripka Kristian Poltak Bosca, Oknum Polisi Bunuh Diri di Polsek Batuampar Batam

Pemakaman Fitri Yu Diiringi Lagu Sendu di Bawah Langit Biru: Teganya! Semoga Tenang di Sana Fit!

Pekerja Demo di Graha Kepri Batam, Tagih Janji Gubernur soal UMSK

"Setiap unit pelaksana teknis oleh melakukan razia kapan saja selama stu tahun anggaran ini sesuai keputusan kepalanya," ungkap Renny.

Dalam razia tersebut, setiap petugas unit pelaksana teknis akan menagih pajak setiap kendaraan bermotor di lapangan. Semua form penagihan akan diberikan saat kendaraan tersebut terkena razia. Jika pemilik kendaraan tidak bisa membayar pajak maka kendaraannya akan langsung disita oleh petugas.

"Selain itu, kami juga akan melakukan upaya paksa. Ini baru wacana. Peraturan Gubernurnya sedang dibuat," ungkap Renny.

Setelah Peraturan Gubernurnya sudah selesai maka upaya paksa tersebut akan dijalankan. Petugas unit pelaksana teknis akan memberikan surat penagihan pajak kepada pemilik mobil mewah yang tidak membayar pajak. Kalau mereka tidak membayar pajak kendaraan bermotor miliknya maka kendaraan tersebut akan disita.

"Pemilik mobil mewah itu ada di Batam. Sampai saat ini kami belum menghitung berapa mobil mewah yang tidak membayar pajak. Namun, jumlahnya lumayan banyak," tegas Kepala BPPRD Pemprov Kepri itu. (tom)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Rio Batubara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved