Dulunya Negara Berjaya, Kini Tetangga Indonesia Masuk Daftar Negara Miskin
Thailand mungkin bukan negara yang paling sulit di dunia, tetapi PDB per kapitanya sekitar 6.000 dolar AS yang angkanya jauh di bawah rata-rata global
Dulunya Berjaya, Kini Tetangga Indonesia Masuk Daftar Negara Miskin
TRIBUNBATAM.id - Banyak negara yang dulu rupanya sempat berjaya namun makin sengsara akibat kelakuan pejabat yang korup.
Salah satu negara yang dulu sempat berjaya dan kini masuk dalam kategori negara miskin adalah Thailand.
Mengutip dari msn.com dan goodreturns.in, Thailand mungkin bukan negara yang paling sulit di dunia, tetapi PDB per kapitanya sekitar 6.000 dolar AS yang angkanya jauh di bawah rata-rata global.
Banyak kemiskinan yang parah terutama di bagian timur laut dan bagian dalam negeri itu.
• Kondisi Dam Tembesi Memprihatinkan, Daerah Resapan Air Rusak, Mampu Bertahan 2 Tahun Usai Beroperasi
• Tes MotoGP Qatar - Danilo Petrucci Masih Kokoh, Vinales dan Valentino Rossi Asapi Marquez
• Kapal Nelayan Terbakar, Ini Penyebab dan Kronologis Hingga Hanguskan 15 Kapal
• Potongan Rambut Sutan Zico Bikin Heboh Netizen: Korban Potong Rumput
Kembali di abad 16 dan 17, kerajaan Ayutthaya adalah pusat perdagangan internasional dan lebih kaya daripada kebanyakan negara di Eropa.
Daerah di bawah pemerintahannya merupakan sebagian besar modern Thailand saat ini.
Ibukota kerajaan bahkan merupakan saingan bagi Paris.
Namun ekonominya terpukul keras ketika perdagangan menurun pada awal abad ke-18 karena persaingan antara berbagai ahli waris, melemahkan monarki, yang kemudian diserang oleh tentara Burma pada tahun 1765.

Ayutthaya segera menyerah dan digantikan oleh Kerajaan Thonburi yang kurang kuat.
Wisarut Supannafai dari Quora mengatakan bahwa Thailand miskin karena empat alasan utama:
1. Korupsi
Seperti yang Anda ketahui, Thailand terkenal karena korupsi, tidak semua politisi, birokrat pemerintah dan orang-orang pada umumnya.
Mereka merusak "kekuatan dan uang" di mana sistem perbankan berusaha untuk membangun stabilitas nasional.
Sebelumnya, tidak ada sistem yang melacak alokasi uang yang hampir semua pembayaran listrik sedang dalam pengembangan.
