ANAMBAS TERKINI

KPU Anambas Jemput Bola Fasilitasi Pindah Memilih, Mayoritas Pekerja Sektor Migas di Matak

"Sesuai pleno tahap pertama tanggal 17 Februari 2019 kemarin, ada 309 yang pindah memilih. Mereka ini semua yang mengurus di daerah tujuan. Sampai saa

KPU Anambas Jemput Bola Fasilitasi Pindah Memilih, Mayoritas Pekerja Sektor Migas di Matak
TRIBUNBATAM.id/SEPTYAN MULIA ROHMAN
Relawan demokrasi di Kecamatan Siantan dan Komisioner KPU saat berkunjung ke MA. Fatahillah Tarempa Selasa (12/2/2019). Peran pemilih pemula dinilai penting dalam mensukseskan pemilu, khususnya dari sisi partisipasi pemilih. 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Kepulauan Anambas jemput bola dalam membantu warga yang ingin pindah memilih karena tidak berada di tempat yang telah ditentukan saat hari pencoblosan.

Padillah, Ketua Divisi data pemilih KPU Kabupaten Kepulauan Anambas mengatakan, saat ini sudah ada 309 yang mengajukan pindah memilih.

Ia menjelaskan, kalau yang paling banyak melakukan alternatif pindah memilih rata-rata pekerja migas yang berada di Matak Base.

"Sesuai pleno tahap pertama tanggal 17 Februari 2019 kemarin, ada 309 yang pindah memilih. Mereka ini semua yang mengurus di daerah tujuan. Sampai saat ini, belum ada yang datang mengurus dari daerah asal dan datang kepada kami membawa form A5," ujarnya Jumat (8/3/2019).

Tidur Sambil Mengenakan Headset Ternyata Berbahaya, Bisa Menimbulkan Ketulian Loh!

Viral Video Mobil Berhenti di Jalan Tol Karena Lihat Korban Banjir: Ya Allah Itu Bayi, Cepetan Turun

Kronologi Mobil Terbakar di Duta Mas Batam, Mendadak Asap Muncul dari Dashboard

Jadwal dan Link Live Streaming All England 2019, Ada 7 Wakil Indonesia Hari Ini, Live TVRI

Ditemui di kantor KPU di Desa Sri Tanjung Kecamatan Siantan ia menjelaskan kalau syarat untuk pindah memilih bagi mereka yang tidak berada di lokasi yang sudah ditentukan saat hari pencoblosan terbilang mudah.

Pemilih tinggal membawa fotokopi KTP dengan menunjukkan kalau yang bersangkutan sudah terdaftar dalam data pemilih yang ada pada aplikasi yang dapat diakses.

Nantinya, akan ada petugas yang menyerahkan form A5 kepada pemilih yang sudah memutuskan untuk pindah memilih itu dengan menyesuaikan lokasi tempat ia tinggal.

Padillah juga mengatakan, kalau batas terakhir fasilitasi yang dilakukan oleh KPU ini akan berakhir satu bulan sebelum pelaksanaan pesta demokrasi.

"Semua kami yang fasilitasi sampai tanggal 17 Maret 2019 pukul 16.00 WIB‎. Setelahnya, yang bersangkutan mengurus sendiri. Artinya, mengurus di daerah asal dan membawa bukti form A5 itu ke daerah tujuan," ungkapnya seraya mengatakan kalau KPU dituntut untuk melakuan jemput bola terkait pemilih ini.

Padillah juga menjelaskan, kalau merunut pada Peraturan KPU nomor 37 tahun 2018, khususnya di pasal 36 ayat 4, diatur hak suara bagi pemilih yang melakukan pindah memilih.

Ia mencontohkan bagi pemilih yang memiliki KTP di luar Provinsi Kepri, namun saat hari H Pemilu berada di Provinsi Kepri maka hanya akan mendapat ‎surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.

Hak berbeda begitu pula diberikan kepada pemilih yang memiliki KTP dalam satu provinsi, namun berbeda daerah pemilihan yang memiliki tiga surat suara yakni surat suara untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPD, serta DPR RI.

Aquarius Bakal Kedatangan Cinta Baru, Taurus Malah Stres, Ini Ramalan Zodiak Lengkap Jumat (8/3)

Ganti Lirik Lagu Cintaku Kandas, Nikita Mirzani Sindir Syahrini Dan Hubungannya Dengan Luna Maya?

Usai Mendapatkan Hasil Test DNA, Denny Sumargo Peluk Putri DJ Verny Hasan Dan Ucapkan Kalimat Ini

Hasil, Jadwal & Klasemen Grup A Piala Presiden 2019 Setelah Tira & Persebaya Menang, Persib Kalah

Ia juga mengatakan, kalau warga yang sudah melakukan pindah memilih ini, nantinya bebas dalam menentukan kapan ia akan menggunkan hak pilihnya.

Ini dikarenakan, data yang bersangkutan sudah masuk dan diterima oleh petugas di TPS termasuk saksi yang ada di TPS nanti.

"Waktu‎ memilihnya normal, kecuali yang belum terdaftar. Nantinya akan ditempel pengumumannya. Untuk form A5, akan keluar siap pleno selanjutnya. Sebaiknya memang langsung dikeluarkan, namun ini merupakan antisipasi saja dari kami. Karena khawatir dari Bawaslu misalnya menanyakan hal itu kepada kami. Memang seharusnya langsung dikeluarkan. Apalagi kalau mengurus dari daerah asal, langsung dikeluarkan form A5 itu," ungkapnya.(tyn)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved