BATAM TERKINI

Pesanan Kapal di Batam Capai 100 Unit Tapi Sulit Dibawa Keluar, Ternyata Aturan Ini Biang Keroknya!

Saat ini, industri galangan kapal diklaim mulai bangkit lagi bahkan dapat pesanan 100 unit kapal. Sayang tak bisa dibawa keluar akibat aturan ini

Pesanan Kapal di Batam Capai 100 Unit Tapi Sulit Dibawa Keluar, Ternyata Aturan Ini Biang Keroknya!
TRIBUNBATAM.id/DEWI HARYATI
Pelaku usaha perkapalan yang menjadi narasumber kegiatan, Johnson W Sutjipto, memberikan apresiasinya atas terselenggaranya bisnis forum yang diadakan BP Batam, Kamis (14/3). 

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Pelaku usaha perkapalan Johnson W Sutjipto menyayangkan aturan terkait PMK No 50 Tahun 2016 tentang pengenaan bea masuk anti dumping terhadap impor dan PMK No.120 Tahun 2017.

Aturan yang terkait tata laksana pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari kawasan yang telah ditetapkan sebagai kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas dan pembebasan cukai tersebut dianggap sangat memberatkan pengusaha.

"Peraturan anti dumping dibuat 2016, tapi hari ini baru ketahuan kalau aturan itu dijalankan terjadi kemahalan 27,5 persen," kata Johnson.

Sebesar 15 persen untuk bea masuk, dan 12,5 persen untuk bea masuk anti dumping.

Artinya, menurut Johnson, kapal-kapal yang dibuat di Indonesia, khususnya Batam, dikenakan tarif lebih mahal 27,5 persen, ketika keluar dari Batam atau Indonesia.

Kondisi ini menurutnya, cukup miris.

Tinggal Serumah, 2 Pasang Kekasih Ini Tiap Hari Keliling Batam Curi Motor Orang, Sudah Gasak 6 Motor

Lambat, Mahal, Kena Pajak Pula! Pengusaha Blak-blakan Pemicu Biaya Logistik Batam Melebihi Singapura

Sampai Kapan Cuaca Batam Panas Menyengat hingga 33 Derajat? Ini Penjelasan BMKG Hang Nadim Batam

CATAT! Fasilitas dan Acara yang Dibiayai Negara Tak Boleh Dijadikan Alat Kampanye

HARI INI Badai Matahari Terjang Bumi & Bisa Lumpuhkan Sinyal Ponsel hingga GPS, Ini Penjelasan LAPAN

Di saat industri galangan kapal mulai bangkit lagi, namun dikenakan aturan ini.

"Hasil jerih payah anak bangsa, tapi kena kemahalan ini," ujarnya.

Dari informasi yang didapatnya, untuk Batam saja, saat ini ada 100 lebih kapal yang dipesan, tapi tidak bisa keluar.

Pihak asosiasi masih menunda pengiriman kapal-kapal ini, menunggu revisi PMK dari pemerintah. Karena jika keluar, kapal-kapal itu akan dikenakan tarif lebih mahal 27,5 persen.

Halaman
123
Penulis: Dewi Haryati
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved