PEMILU 2019

Bawaslu Batam: Jika Bermasalah, Kemenangan Caleg Bisa Dibatalkan

Caleg yang bermasalah pra pemilu maupun dalam proses pemilu, dapat dibatalkan kemenangannya jika terbukti bersalah.

Bawaslu Batam: Jika Bermasalah, Kemenangan Caleg Bisa Dibatalkan
Tribunnews Batam/Argianto
Ilustrasi penghitungan suara di salah satu TPS di Batam. 

Bawaslu Batam: Jika Bermasalah, Kemenangan Caleg Bisa Dibatalkan

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Caleg yang bermasalah pra pemilu maupun dalam proses pemilu, dapat dibatalkan kemenangannya jika terbukti bersalah.

Pembatalan itu tetap bisa dilakukan meski caleg tersebut memenangi pertarungan.

Komisioner Penindakan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bosar Hasibuan mengatakan, aturan ini sudah diatur dalam Pasal 285 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

"Sangat potensi bisa dibatalkan. Sesuai pasal 285 itu. Dan setelah berkekuatan hukum tetap. Karena masih wewenang KPU. Nanti direkomendasikan. Jadi bukan suatu jaminan menang, bila seandainya terlibat masalah hukum dan melanggar undang-undang pemilu," katanya Rabu (24/4/2019).

Lebih jelas ia katakan, dalam Pasal 285 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 dan Pasal 284 yang dikenai kepada pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

Film Keluarga Cemara Diputar di Okinawa, Jepang, Banyak Penonton Menangis dan Rindu Keluarga

Begini Eksotisnya Kim Ji Won Dalam Foto-foto Pertama Drama Korea Mendatang Arthdal Cronicles

Pelaku Bom Sri Langka Anak Orang Kaya, pernah Sekolah di Inggris dan Australia

Tak Cuma Andi Cori, Polda Kepri Ternyata Tetapkan 2 Tersangka Baru, Siapa Dia?

Rusia Lirik Investasi Pembuatan Kapal, Industri Galangan Kapal di Batam Bakal Bangkit?

Yang berstatus sebagai calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota digunakan sebagai dasar KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengambil tindakan berupa: a. pembatalan nama calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota dari daftar calon tetap.

"Atau huruf b kecil mengatakan, pembatalan penetapan calon anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sebagai calon terpilih," papar Bosar lagi.

Diakui Bosar, saat ini ada dua perkara pelanggaran pemilu yang masih dalam proses penanganan di instansi nya. "Laporan ada satu kasus dan temuan kami satu kasus. Kami sedang melakukan penyelidikan," katanya.

Bila terbukti nanti lanjutnya, meski suara sah dimenangi oleh caleg tertentu yang sedang bermasalah, bisa dianulir melalui rekomendasi KPU ke ketua partai tertentu.(tribunbatam.id/leo halawa)

Penulis: Leo Halawa
Editor: Tri Indaryani
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved