PEMILU 2019

Terkait ASN Tidak Netral dalam Pemilu, Bawaslu Bintan Bakal Terbitkan Rekomendasi ke Kepala Daerah

sesuai undang undang, Bawaslu Bintan punya kewenangan menangani persoalan ASN yang berkaitan dengan pemilu ataupun pihak pihak lain yang secara undang

Terkait ASN Tidak Netral dalam Pemilu, Bawaslu Bintan Bakal Terbitkan Rekomendasi ke Kepala Daerah
TRIBUNBATAM/AMINUDDIN
Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata 

TRIBUNBINTAN.com, BINTAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Bintan tengah menerbitkan rekomendasi yang akan ditujukan ke Pemkab Bintan.

Rekomendasi perihal sanksi untuk ASN guru SD di Bintan yang beberapa waktu lalu dilaporkan masalah netralitas

"Ya, kita tunggu apa sanksi yang kelak diberikan," kata Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata, Jumat (3/5/2019).

Meski proses pemilu saat ini tengah memasuki tahap tahap akhir, Bawaslu Bintan menegaskan tetap memproses laporan netarlitas ASN tersebut.

Surat rekomendasi yang akan diterbitkan selain ditujukan ke pemda, ditembuskan juga ke Bawaslu Provinsi, Bawaslu RI, KASN dan Menpan-RB.

Tokoh Masyarakat Ucapkan Terimakasih Kepada TNI Polri Sudah Menjaga Pemilu di Singkep, Lingga

Satpam Ini Diprediksi Lolos Jadi Anggota Dewan, Dengan Cara Iniah Bisa Mendogkrak Suaranya

Dalam Keadaan Tangan dan Kaki Diborgol, Napi Nusakambangan Ini Diseret Paksa saat Dipindahkan

Apresiasi TNI-Polri, Tokoh Agama Batuampar Sebut Pemilu 2019 Berjalan Transparan dan Demokrartis

Febri menegaskan, sesuai undang undang, Bawaslu Bintan punya kewenangan menangani persoalan ASN yang berkaitan dengan pemilu ataupun pihak pihak lain yang secara undang undang dilarang berpolitik. "Tapi batas tindakan kita lebih pada rmemberikan ekomendasi,"kata Febri.

Sebelumnya, pada musim kampanye lalu ada warga melaporkan seorang ASN guru di Bintan atas postingan di medsos. Dalam laporannya, postingan ASN tersebut diduga mengampanyekan calon.

Laporan disampaikan ke pihak Panwascam dan diproses. Proses panjang mulai dari mengumpulkan bukti-bukti serta keterangan dari saksi termasuk klarifikasi dari sang ASN. Hasilnya, ASN tersebut diputuskan menyalahi ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

Panwascam lantas merampungkan mekanisme aturan untuk menyelesaikan laporan terkait netralitas ASN itu dan menyerahkan langkah selanjutnya kepada Bawaslu Bintan pada akhir April lalu. (min)

Penulis: Aminnudin
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved