Pemilu dan Pilpres 2019
PKS Usulkan Hak Angket Bentuk Pansus Pemilu di DPR, Gerindra Setuju. PAN dan Demokrat Malah Diam
Partai-partai dalam anggota Koalisi Indonesia Kerja, Fraksi Partai Nasdem, Golkar, PPP, dan PDI-P, tidak setuju dengan hak angket dan pansus tersebut
TRIBUNBATAM.id, JAKARTA - Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ledia Hanifa mengusulkan DPR menggunakan hak angket dan membentuk Panitia Khusus (Pansus) terkait penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
Hal itu diungkapkan oleh Ledia dalam Rapat Paripurna ke-16 Masa Persidangan IV DPR, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (8/6/2019).
"Kami memandang perlu adanya penggunaan hak angket DPR RI dan dilanjutkan dengan pembentukan pansus penyelenggaraan pemilu 2019," ujar Ledia.
• Setelah Tagar #PecatBudiKarya Trending, Menhub Pastikan Turunkan Tarif Batas Atas Pesawat
• Rizal Ramli Tanggapi KSAD: Mas Andika Ndak Usah Uber-uber Letkol, Bukan Salah Dia. Panggil RR Saja
• Terakhir Terlihat di Halte, Siswi SMKN 4 Batam Dikabarkan Hilang, Orangtua Sebar Foto ke Medsos
Menurut Ledia, DPR perlu mengevaluasi secara menyeluruh penyelenggaraan pemilu.
Sebab, hingga saat ini tercatat sebanyak 554 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan panitia pengawas pemilu yang meninggal dunia.
Ia juga menyoroti persoalan lain selama pemilu, antara lain banyaknya kesalahan input dalam Sistem Penghitungan (Situng) perolehan suara milik KPU.
Selain itu, Ledia menegaskan perlu adanya evaluasi terkait akuntabilitas penyelenggara pemilu.
"Kami juga melihat ada banyak masalah. Perlu ada evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pemilu supaya hal yang sama tidak terulang," kata Ledia.

Gerindra Mendukung
Anggota Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono menyatakan setuju dengan usul PKS soal penggunaan hak angket dan membentuk Pansus Pemilu,
"Kami dari Fraksi Partai Gerindra setuju dengan mengadakan atau segera membentuk pansus pemilu," ujar Bambang.
Menurut Bambang, mekanisme hak angket dan pembentukan pansus sangat penting dalam melakukan investigasi penyelenggaraan pemilu.
Sebab saat ini muncul berbagai dugaan terkait adanya kecurangan pemilu.
Di sisi lain, kata Bambang, DPR juga harus mencari penyebab banyaknya anggota KPPS dan panitia pengawas pemilu yang meninggal dunia.
"Kami tegaskan kami mendukung adanya Pansus pemilu. Mohon segera dibentuk agar kita bisa (melakukan investigasi) dan ini tidak terjadi secara terus menerus, anggota ini mengalami kecelakaan yang seperti ini," kata Bambang.