TANJUNGPINANG TERKINI

Jaksa Turun Tangan, Perusahaan Langsung Bayar Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan

"Pada 2018 lalu ada Rp 4.424.548.428 dari Rp 5.776.571.825 piutang BPJS Ketenagakerjaan yang ditagih. Jumlah ini melebihi target," ungkap Rini Suryani

Jaksa Turun Tangan, Perusahaan Langsung Bayar Tunggakan Iuran BPJS Ketenagakerjaan
TRIBUNBATAM.id/THOM LIMAHEKIN
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang Rini Suryani foto bersama Kajari Bintan Sigit Prabowo dan Kasidatun Kejari Tanjunginang Noly Wijaya. 

TRIBUNBATAM.id, TANJUNGPINANG- Perusahaan-perusahaan di Kepri yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan akhirnya mulai sadar melunaskan utangnya pada 2018 lalu.

Kesadaran tersebut muncul setelah BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang, BPJS Cabang Batam Nagoya dan BPJS Cabang Batam Sekupang bekerja sama dengan Kejati Kepri, Kejari Tanjungpinang dan Kejari Bintan menagih piutang tersebut.

Dalam evaluasi dan monitoring kinerja Kejati, Kejari Bintan dan Tanjungpinang pada Selasa (14/5/2019) lalu diketahui ada surat kuasa khusus yang diserahkan Kejati dan Kejari kepada 79 perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan.

"Pada 2018 lalu ada Rp 4.424.548.428 dari Rp 5.776.571.825 piutang BPJS Ketenagakerjaan yang ditagih. Jumlah ini melebihi target," ungkap Rini Suryani, Kepala BPJS Cabang Tanjungpinang kepada TRIBUNBATAM.id, Kamis (16/5/2019) sore.

PT KDH Tunggak Rp 318 Juta, BPJS Ketenagakerjaan dan Jaksa Panggil Puluhan Perusahaan

Tiga Hari Terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan, Ahli Waris Karyawan PT Sinar Cendana Dapatkan Santunan

Kawal Kualitas Kepesertaan Demi Kesejahteraan Pekerja, BPJS Ketenagakerjaan Gelar Sosialisasi 

Perluas Kepersertaan Sektor BPU, BPJS Ketenagakerjaan Gandeng 30 Mitra Gojek Jadi Agen PERISAI

Rini menerangkan piutang BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan-perusahaan itu tidak akan diputihkan tetapi tetap dihitung sesuai waktu berjalan. 

Karena itu, dia mengharapkan pihak perusahaan membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan tepat waktu sehingga tidak sampai menunggak selama bertahun-tahun.

Menurut Rini, ada dua persoalan yang menjadi penyebab pihak perusahaan menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan. Pertama, kondisi perekonomian perusahaan yang menyebabkan perusahaan tidak bisa membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar 2 persen. Padahal, jaminan tersebut tetap dipotong oleh perusahaan.

"Ke dua, perusahaan itu bangkrut. Nah, karena itu kami bekerja sama dengan pihak kejaksaan untuk menagih piutang tersebut," jelas Rini.

Dampak dari kerja sama tersebut membuahkan hasil positif. Rini memastikan semua perusahaan di Bintan dan Tanjungpinang akhirnya patuh membayar iuran BPJS Ketenagakerjaannya. Bahkan ada perusahaan yang langsung membayar iuran itu untuk tahun berikutnya.

"Semua perusahaan baik di Bintan maupun di Tanjungpinang patuh membayar iuran BPJS Ketenagakerjaannya," tegas Rini.

Kajari Bintan Sigit Prabowo mengapresiasi kerja sama antara masyarakat kabupaten Bintan dengan Kejari Bintan dan Kejati Kepri. Karena berkat kerja sama itu, piutang BPJS Ketenagakerjaan yang ditagih oleh Kejari Bintan dari 10 perusahaan akhirnya lunas bahkan melebihi target.

"Saya sangat mengapresiasi kerja sama ini. Sebab, dari 10 perusahaan, ada piutang Rp 189.473.452 tetapi bisa ditagih sebesar Rp 216.660.553. Ini melebihi target," ungkap Sigit.

Mantan Kapolda Kepri Irjen Pol Arman Depari Ungkap Penyelundupan Ganja 300 Kg Asal Aceh

Polisi Kembali Bongkar Prostitusi Online, Tarif Rp 1 Juta Sekali Kencan, Begini Cara Memesannya

Lapas Narkotika Langkat Rusuh, 97 Napi Berhasil Ditangkap, Kapolda Sumut Ungkap Pemicu Kerusuhan

Darwin Terpilih sebagai Ketua PP Kota Batam, Segera Lakukan Konsolidasi dan Inventarisasi Anggota

Mekanisme penagihan pun dilakukan dengan cara yang persuasif tanpa ancaman. Sigit mengaku pihaknya mengundang pihak perusahaan yang menunggak iuran BPJS Ketenagakerjaan dan menyentuh kesadaran pemilik perusahaan untuk membayar tunggakan itu.

Selain itu pihak perusahaan pun disampaikan tentang manfaat yang diperoleh dari iuran BPJS Ketenagakerjaan. Dengan melunaskan iuran maka segala sesuatu yang berkaitan dengan ketenagakerjaan akan dilayani sepenuhnya oleh BPJS Ketenagakerjaan.

"Dengan itu ada perusahaan langsung membayar dua tahun ke depan. Nah, itulah yang membuat penagihan melebihi target," ungkap Kajari Bintan itu. 



Ada 10 Toko di Tanjungpinang Dapat SKK

BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang menyerahkan 10 surat kuasa khusus kepada Kejari Tanjungpinang untuk menagih piutang ke 10 toko pada 2019 ini.

"Kali ini SKK yang kaklmi berikan kepada kejaksaan tidak terlalu tinggi. Karena piutang yang dibebankan di 2019 ini sangat minim," ungkap Rini Suryani Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjungpinang.

Menurut Rini, ada 20 SKK dengan nominal Rp 41 juta yang akan ditagih oleh Kejari Tanjungpinang. Umumnya pihak yang akan membayar piutang tersebut adalah pemilik-pemilik toko.

Kasidatun Kejari Tanjungpinang Noly Wijaya mengatakan akan memanggil dan mengajak pihak pemilik toko untuk membayar iuran BPJS Ketenagakerjaannya.

Kalau memang ada pihak pemilik toko yang masih tidak mau membayar, maka Kejari Tanjungpinang akan mengirimkan surat panggilan sebanyak tiga kali sebelum diambil tindakan hukum.

"Kami juga akan mengajak pihak pemilik tokoh yang belum mendaftar agar segera mendaftarkan tenaga kerjanya sehingga kalau ada apa-apa, semuanya bisa ditanggung BPJS Ketenagakerjaan," tegas Noly. (tom)

Penulis: Thom Limahekin
Editor: Zabur Anjasfianto
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved