Datangi Badan Informasi Geospasial, Ini Harapan Pansus Pemekaran Kecamatan Kute Siantan Anambas

‎Panitia Khusus (Pansus) pemekaran Kecamatan Kute Siantan DPRD mendatangi Badan Informasi Geospasial (BIG) di Jakarta.

Datangi  Badan Informasi Geospasial, Ini Harapan Pansus Pemekaran Kecamatan Kute Siantan Anambas
Istimewa
Pertemuan antara Pansus Pemekaran Kecamatan DPRD dengan perwakilan Badan Informasi Geospasial (BIG). Tribun/istimewa. 

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - ‎Panitia Khusus (Pansus) pemekaran Kecamatan Kute Siantan DPRD mendatangi Badan Informasi Geospasial (BIG) di Jakarta.

Kedatangan mereka pada Rabu (16/5) kemarin itu, ingin mengkoordinasikan soal peta batas-batas wilayah antar kecamatan, termasuk dalam menentukan titik-titik koordinatnya.

Jasril Jamal Ketua Pansus pemekaran Kecamatan Kute Siantan mengatakan, pembaharuan dalam pendataan peta wilayah ini penting agar tidak menimbulkan gejolak di kemudian hari.

"Sehingga harus jelas. Kami tidak mau juga nanti malah terjadi sengketa serta saling klaim. Nah, kalau sudah ada langkah yang diambil BIG, harapan kami bisa jelas soal peta wilayah ini," ujarnya saat menghubungi melalui sambungan seluler Jumat (17/5/2019).

‎Jasril pun menjelaskan, kalau dalam pertemuan itu perwakilan Badan Informasi Geospasial akan turun ke Anambas, khususnya ke Pulau Matak.

Meski belum dapat dipastikan kapan mereka akan turun, namun pendataan akan peta wilayah ini, akan difokuskan pada wilayah Kecamatan Kute Siantan, Kecamatan Palmatak dan Kecamatan Siantan Tengah.

Mencerahkan Kulit Wajah Secara Alami, Coba Pakai Bumbu Masakan Ini

Download Lagu MP3 Nissa Sabyan Gambus, Album Lengkap Religi di Android dan iPhone

Cetar Membahana, Syahrini Habiskan Uang Nyaris Rp 60 Juta Demi Foto di Sawah

Ramalan Zodiak Hari Ini Jumat 17 Mei 2019, Cancer si Doi Bikin Deg-degan, Libra Lagi Boring

 

Tidak hanya peta wilayah kecamatan baru, pemetaan dan titik-titik koordinat akan batas wilayah ini juga diperlukan ‎bagi kecamatan lama yang ada di Anambas.

Oleh karena itu, pihaknya juga mendesak kepada Pemerintah Daerah untuk melakukan koordinasi secara intens dengan Badan Informasi Geospasial mengenai rencana kedatangannya ke Anambas.

"Harapannya agar kedatangan orang dari BIG ini dipercepat, khususnya turun ke Matak dan Siantan Tengah. Mereka nantinya akan berkoordinasi juga dengan aparatur desa. Lebih kurang ada 15 desa," bebernya.

‎Pertemuan antara Pansus DPRD dengan perwakilan Badan Informasi Geospasial, selanjutnya akan dikoordinasikan dengan biro hukum Provinsi Kepri.

Ini menurutnya penting agar ada gambaran serta langkah yang jelas sebelum melakukan pembahasan di kabupaten pada tahapan selanjutnya melalui rapat paripurna.

Proses serta tahapan ini yang menurutnya harus diselesaikan satu per satu untuk mendapatkan kode wilayah dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Kami fokus satu persatu terlebih dahulu. Setelah ini clear, mungkin baru mengarah ke sana (kode wilayah). Kalau dari konsultasi dengan biro hukum Provinsi Kepri mengatakan tidak ada masalah, maka akan kami bahas pada paripurna berikutnya," ungkapnya seraya mengatakan selain DPRD, terdapat perwakilan bagian hukum, dan bagian administrasi pemerintahan Setdakab Anambas yang ikut dalam pertemuan dengan Badan Informasi Geospasial itu.

Seperti diketahui, pembentukan Kecamatan Kute Siantan sempat menemui jalan buntu karena letak geografis yang masih satu daratan, berbeda dengan dua usulan kecamatan lainnya yakni Kecamatan Siantan Utara dan Kecamatan Jemaja Barat.

Titik terang pembentukan kecamatan ini dapat direalisasikan muncul, setelah ada surat dari Kementrian Dalam Negeri yang dapat memasukkan Kecamatan Kute Siantan sebagai Kawasan Strategis Nasional dengan memasukkan Pulau Tokongbelayar, satu diantara pulau terluar yang tidak berpenghuni di Anambas menjadi bagian dari Kecamatan Kute Siantan.‎(tribunbatam.id/septyanmuliarohman)

Penulis: Septyan Mulia Rohman
Editor: Rio Batubara
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved