Mantan Hakim MK Ini Nilai BPN Prabowo - Sandiaga Sulit Diskualifikasi Jokowi - Ma'ruf, Alasan Begini
Saat ini Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandiaga tengah memperjuangkan tekad tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK).
lihat foto
TRIBUNBATAM.id - Tim Kuasa Hukum Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo - Sandiaga bertekad untuk mendiskualifikasi pemenang Pilpres 2019 menurut penghitungan KPU RI, akan pupus.
Saat ini Tim Kuasa Hukum BPN Prabowo - Sandiaga tengah memperjuangkan tekad tersebut di Mahkamah Konstitusi (MK).
BPN Prabowo - Sandiaga mungkin dapat membuktikan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) di Pilpres 2019.
Walau begitu mantan MK, Maruarar Siahaan mengatakan hal tersebut tak dapat langsung mengdiskualifikasi pasangan presiden dan calon presiden nomor urut 01, Jokowi - Ma'ruf Amin.
• Terapkan Kunjungan Terbuka, Rutan Barelang Minta Bantuan Pengamanan dari Polda dan Marinir
• HEBOH, Perawat Ini Nekat Bacok Ayahnya Cuma karena Dibangunkan Salat Ashar
• Download Lagu Never Really Over Katy Perry, Lengkap Ada Lirik Lagu dan Video Klip
• Jelang Hari Raya Idul Fitri, Begini Tata Cara dan Niat Mandi Wajib Sebelum Melaksanakan Shalat Ied
Penelusuran TribunJakarta.com, satu dari tujuh tuntutan yang diajukan, Prabowo - Sandiaga meminta MK mendiskualifikasi Jokowi - Ma'ruf.
Hal tersebut disampaikan Maruarar saat menjadi tamu di saluran YouTube milik Juru bicara Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi - Ma'ruf Amin, Ruhut Sitompul pada, Minggu (2/6/2019).
Awalnya Ruhut menanyakan soal kemungkinan Prabowo -Sandiaga membuktikan laporannya ke MK terkait kecurangan secara TSM.
"Mungkinkah kubu 02 bisa membuktikan adanya kecurangan terstruktur, sistematif, dan masif (TSM)?" tanya Ruhut dikutip TribunJakarta.com.
Maruarar menjelaskan bahwa dugaan kecurangan yang dianggap TSM haruslah memiliki hasil yang signifikan terhadap perolehan suara.
Dia menegaskan bahwa dalam membuktikan hal tersebut tidaklah mudah dilakukan.
"Pelanggaran TSM itu harus memiliki korelasi signifikan dengan perolehan suara," ujar Maruarar.
"Kalau dia dikatakan terstruktur, kira-kira berapa pengaruhnya terhadap suara, sehingga bisa tidak dia mempengaruhi perolehan suara Pak Jokowi misalnya,"
"Kalau dia (Jokowi) 17 juta suara, paling tidak dia (Prabowo) harus memperoleh setengahan dari situ tambah satu kan," tambahnya.
Maruarar kembali menegaskan hal tersebut bukanlah sesuatu yang mudah.
"Dan itu tidak mudah," tegas Maruarar.
![[FULL] Parpol 'Akali' Rakyat Pakai Diksi Nonaktifkan Kader dari Kursi DPR, Pakar: Masih Dapat Gaji](https://img.youtube.com/vi/8JfBdOqxz3E/mqdefault.jpg)
