Kemelut PPDB di Batam, Angota DPRD Batam Sebut Pemko Tidak Transparan Berapa Jumlah Siswa Perkelas

Diantaranya penambahan jumlah anak perkelas, sistem shift, dan pembangunan sekolah baru yang dilakukan 2020 mendatang. 

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Batam, Udin P Sihaloho menyebutkan beberapa upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam sudah dilakukan dari tahun ketahun.

• Timnas U23 Indonesia Gelar Laga Uji Coba Lawan Iran, Akan Dilangsungkan di Stadion Papua Bangkit

• Begini Cara Mengembalikan Akun Instagram yang Dihack 2019

• Curi Poin Dikandang Persib Bandung, Rahmad Darmawan Ungkap Kunci Sukses Tahan Maung Bandung

• Persaingan 5 Layanan Pembayaran Digital di Indonesia Semakin Sengit

Hanya saja, kata Udin, Pemko dalam hal ini Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Batam tidak transparan kepada masyarakat berapa jumlah siswa yang diterima setiap kelasnya.

"Jumlah rombel (Rombongan Belajar) yang sesungguhnya itu berapa. Kalau sekarangkan masih dikunci 32 perkelas. Tapi nyatanya 32 diawal saja akhirnya nanti 40 an siswa. Bahkan ada juga sampai 45 perkelas. Saya bingung juga lihat Pak Wali ini mengumpulkan orangtua dalam rangka apa. Saya kira ada terobosan baru yang dibuat. Kalau hanya menambah siswa perombel bukan barang baru lagi," ujar Udin kepada Tribun, Rabu (19/6/2019).

• Bentuk Kepemimpinan Oprasional Pejabat Struktural, 40 Pejabat Eselon lV Tanjungpinang Ikut Diklatpim

• Hasil Akhir Becamex Binh Doung vs PSM Makassar Semifinal Piala AFC, Tim Juku Eja Kalah Tipis 1-0

• Pengemar Durian, Begini Cara Mengepak Durian untuk Oleh-oleh Biar Tak Bau di Pesawat

• Pengecekan Ulang Limbah Plastik di Batam, Ditemukan Kabel Hingga Bau Menyengat Dari Dalam Kontainer

Seharusnya, lanjut dia, Disdik menyampaikan berapa jumlah rombel yang diterima disetiap sekolah negeri.

Sehingga DPRD mengetahui berapa jumlah yang ditambah.

Menurutnya Disdik masih bersifat semi transparan. 

Sementara itu, terkait rencana Wali Kota Batam, Muhammad Rudi membangun 5 sekolah baru, Udin mengatakan semuanya tergantung keuangan kemampuan daerah juga.

Ia menegaskan untuk membangun 1 sekolah saja tak cukup menggelontorkan dana sebanyak Rp 1 miliar saja. 

Melainkan untuk membangun 1 sekolah saja bisa menghabiskan Rp 10 hingga Rp 12 miliar. Mulai dari pengadaan fisik hingga pengadaan operasionalnya.

"Contohnya yang mau dikejar sekarang jalan. Ternyata pekerjaan pelebaran jalan masih banyak yang gantung. Kalaupun ada niat membangun sekolah mungkin bisa komunikasi yang baiklah dengan DPRD agar penganggarannya bisa diutamakan. Karena kita tak mau anggaran selanjutnya hanya anggaran pencitraan saja buat pilkada. Penganggarannya itu di DPRD bukan Pemko. Itu perlu ditegaskan," tutur Udin. (tribunbatam.id/Roma Uly Sianturi)