Sebut Ada Kelompok yang Tak Ingin Rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo, Moeldoko: Sudah Kami Petakan
Sebut Ada Kelompok yang Tak Ingin Rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo, Moeldoko: Sudah Kami Petakan
lihat foto
Bahkan masih kata Moeldoko, kelompok tersebut nekat untuk turun ke jalan saat sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019) besok.
"Kami mensinyalir proses rekonsiliasi berjalan dengan baik tapi ada kelompok yang tidak bisa menerima itu. Mereka memaksakan diri turun ke jalan. Saya menyayangkan kelompok ini tidak menginginkan rekonsiliasi," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/6/2019).
Mantan Panglima TNI ini bahkan mengaku sudah memetakan kelompok-kelompok mana saja yang tidak menginginkan rekonsiliasi.
Kelompok tersebut terus dipantau dan diawasi pergerakannya.• Aksi PA 212 di Gedung MK Syarat Kepentingan Politik, Forum Dai Muda Kecam Politisasi Agama
• Hasil PSM Makassar vs Becamex, Menang 2-1, Juku Eja Gagal Lolos Final Piala AFC 2019 Zona ASEAN
• Felix Siauw Angkat Bicara Soal Ceramahnya di Balai Kota Dapat Penolakan Banser
• Dirut bright PLN Batam Raih Penghargaan Industri Marketing Champion 2019 Sektor Infrastruktur
Moeldoko juga menekankan masyarakat sangat menginginkan suasana berjalan dengan baik dan kondusif saat keputusan esok.
"Saya pikir kita semuanya sudah sepakat ya, bahwa langkah atau pendekatan menuju ke MK adalah pendekatan terbaik. Untuk itu menurut saya, apapun hasilnya harus bisa menerima dengan baik," katanya.
Tidak harus ada pembagian kekuasaan
Wakil Sekretaris Jenderal PAN yang juga juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Saleh Partaonan Daulay mengatakan dalam menjalin rekonsiliasi tidak harus ada pembagian kekuasaan (power sharing).
Menurutnya rekonsiliasi dijalin bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan untuk kepentingan bangsa.
"Engga mesti ya karena dalam rekonsiliasi itu kepentingan yang diajukan bukan sektoral parpol tapi keptingan bangsa dan negara. Kalau masih terus-terusan ribut maka engga akan selesai," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).
Selain itu, menurut Saleh, dalam menjalin rekonsiliasi, tidak berarti harus mengakomodir semua partai masuk ke dalam pemerintahan.
Dalam negara demokrasi harus tetap ada oposisi yang mengawasi pemerintahan."Dan harus dijaga kunci oposisi yang konstruktif, karena tanpa itu maka terlalu kuat pemerintahan, karena engga ada yang koreksi sama sekali dan sampaikan sesuatu yang berbeda, itu sangat tidak tepat," katanya.
Saleh sendiri berharap rekonsiliasi antara kubu Jokowi dan Prabowo dapat terjalin.
Sehingga, pemerintahan dapat berjalan dan memenuhi janji-janjinya kepada masyarakat.
"Karena tugas kedepan banyak, berikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal.jadi jangan terus terusan ribut" katanya.
Respons politikus PDIP
