Ada Kelompok yang Tak Ingin Rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo, Moeldoko: Sudah Kami Petakan

Sebut Ada Kelompok yang Tak Ingin Rekonsiliasi Jokowi dengan Prabowo, Moeldoko: Sudah Kami Petakan

KOMPAS.com/KRISTIAN ERDIANTO
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko saat ditemui di sela-sela acara halalbihalal, di rumah dinas Wakil Presiden Jusuf Kalla, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (15/6/2018) 

Bahkan masih kata Moeldoko, kelompok tersebut nekat untuk turun ke jalan saat sidang pembacaan putusan sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (27/6/2019) besok.

"Kami mensinyalir proses rekonsiliasi berjalan dengan baik tapi ada kelompok yang tidak bisa menerima itu. Mereka memaksakan diri turun ke jalan. Saya menyayangkan kelompok ini tidak menginginkan rekonsiliasi," kata Moeldoko di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (26/6/2019).

Mantan Panglima TNI ini bahkan mengaku sudah memetakan kelompok-kelompok mana saja yang tidak menginginkan rekonsiliasi.

Kelompok tersebut terus dipantau dan diawasi pergerakannya.
"Kami sudah tahu siapa-siapa saja, kelompok mana saja, sudah kami petakan dan mappping semua. Kami juga waspadai apabila terjadi sesuatu pada tanggal 27 atau mungkin setelah itu. Tapi mudah-mudahan tidak ada," ‎ungkap Moeldoko.

Moeldoko juga menekankan masyarakat sangat menginginkan suasana berjalan dengan baik dan kondusif saat keputusan esok.

‎"Saya pikir kita semuanya sudah sepakat ya, bahwa langkah atau pendekatan menuju ke MK adalah pendekatan terbaik. Untuk itu menurut saya, apapun hasilnya harus bisa menerima dengan baik," katanya.

Tidak harus ada pembagian kekuasaan

Wakil Sekretaris Jenderal PAN yang juga juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga Saleh Partaonan Daulay mengatakan dalam menjalin rekonsiliasi tidak harus ada pembagian kekuasaan (power sharing).

Menurutnya rekonsiliasi dijalin bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan untuk kepentingan bangsa.

"Engga mesti ya karena dalam rekonsiliasi itu kepentingan yang diajukan bukan sektoral parpol tapi keptingan bangsa dan negara. Kalau masih terus-terusan ribut maka engga akan selesai," kata Saleh di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (24/6/2019).

Selain itu, menurut Saleh, dalam menjalin rekonsiliasi, tidak berarti harus mengakomodir semua partai masuk ke dalam pemerintahan.

Dalam negara demokrasi harus tetap ada oposisi yang mengawasi pemerintahan.

"Dan harus dijaga kunci oposisi yang konstruktif, karena tanpa itu maka terlalu kuat pemerintahan, karena engga ada yang koreksi sama sekali dan sampaikan sesuatu yang berbeda, itu sangat tidak tepat," katanya.

Saleh sendiri berharap rekonsiliasi antara kubu Jokowi dan Prabowo dapat terjalin.

Sehingga, pemerintahan dapat berjalan dan memenuhi janji-janjinya kepada masyarakat.

"Karena tugas kedepan banyak, berikan pelayanan pada masyarakat secara maksimal.jadi jangan terus terusan ribut" katanya.

Respons politikus PDIP

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved