Dulu Jadi Camat di Pulau Terluar NKRI, Suhajar Langsung Kabulkan Pemekaran Kecamatan Ini

TRIBUNBATAM.id, ANAMBAS - ‎‎Peresmian Kecamatan Siantan Utara, Kabupaten Kepulauan Anambas, Provinsi Kepri di Desa Mubur, Rabu (3/7/2019) terasa begitu berbeda.

 

Sebab, peresmian Kecamatan Siantan Utara ini dihadiri oleh Suhajar Diantoro, Sekretaris Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) sendiri.

 

Pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sedaprov) Kepri itu terkenang masa 26 tahun lalu ketia dia menjadi Camat Serasan di Kabupaten Natuna.

 

Suhajar Diantoro diketahui menjabat selama 2 tahun 8 bulan menjadi kepala wilayah di pulau itu. 

 

Suhajar Diantoro paling ingat tentang pelayaran hingga 4 hari lamanya hanya untuk sampai ke Tanjungpinang begitu pun sebaliknya.

 

Hal ini pula yang menjadi pertimbangannya ketika ada usulan mengenai kecamatan di perbatasan ini.

 

• Humanity Water Tank Mendistribusikan Ratusan Liter Air di Gaza

• Ketua DPRD Kepri Ingatkan Kepala Disdik, Jangan Ada Anak yang Tidak Dapat Sekolah

• Pemprov Kepri Beri Diskon Pajak Kendaraan Bermotor hingga 50 Persen, Ini Kriterianya!

• Pesaing Baru WhatsApp, Namanya MeshTalk, Begini Kelebihannya

 

"Jadi kalau mau meninggalkan tempat harus cabut undi. Harus tinggalkan satu. Semacam kompromi lah antara kepolisian atau TNI yang bertugas.

Kalau tinggal semua berbahaya nanti. Oleh karena itu, ketika bulan Maret saya menjadi Sekretaris BNPP, ada usulan masuk dan saya tanya dari perbatasan.

Ya sudah, buat surat saya teken. Di bawah saya menyampaikan sepertinya harus turun dulu.

Saya katakan lagi, tak usah turun. Saya sudah paham.

Pokok Pulau Tujuh tak akan saya lupakan," ucap Suhajar Diantoro pada Rabu (3/7/2019). 

 

Suhajar Diantoro juga menyebut kalau proses Kute Siantan menjadi kecamatan berkemungkinan akan terealisasikan dalam waktu dekat.

 

Menyampaikan pesan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, Suhajar Diantoro pun menyebut alokasi dana desa yang cenderung mengalami peningkatan dari sebelumnya mencapai Rp 20 triliun, kini diklaim mencapai Rp 70 triliun yang dialokasikan ke hampir 76 ribu desa di Indonesia. 

 

"Kalau 26 tahun lalu saat saya bertugas menjadi camat tidak seperti sekarang ini.

Desa pun begitu.

Saya masih ingat saat ada pembangunan di Subi.

Mendatangkan batu pun harus dari Jakarta.

Kemudian kalau cerita ada Gubernur atau Bupati datang.

Seingat saya, Bupati datang setahun hanya dua kali.

Orang inspektorat mau datang pun sampai mabuk laut.

Hari ini kita dengan mudah sampai ke Batam dan Tanjungpinang," ungkap Suhajar Diantoro. 

 

Gubernur Kepri Nurdin Basirun pun angkat bicara soal ‎kisah yang disampaikan Suhajar Diantoro ini.

 

Menurut Nurdin Basirun, setiap orang memiliki kesempatan dan kemampuan untuk bisa berkompetisi pada level pusat. 

 

‎"Jadi tidak ada lagi anggapan anak petani, anak nelayan tidak mampu bersaing.

Asal istiqomah dan niat dan berdoa Insya Allah," ungkapnya.

 

Nurdin Basirun sempat dibuat bingung dengan kunjungannya ke Anambas.

 

Dia menceritakan banyak rombongan yang sebenarnya ingin datang ke Anambas.

 

Namun karena keterbatasan kursi pesawat dari Tanjungpinang ke Matak, Anambas, akhirnya hanya beberapa orang sajalah yang diputuskan untuk berangkat ke Anambas. 

 

"‎Bandara di Jemaja itu harus diperluas dan perlu diperpanjang (landasan pacu).

Dengan itu, potensi pariwisata dapat dimaksimalkan.

Koordinasi dengan menteri perhubungan sudah dilakukan," ujar Nurdin Basirun.

 

Untuk camat yang baru dilantik pun, Nurdin Basirun berpesan agar dapat menjalankan fungsinya dan dekat kepada masyarakat.

 

Nurdin Basirun juga begitu menekankan bila ada calon investor yang tertarik menanamkan modalnya di wilayahnya itu agar dapat dipermudah proses perizinannya.

 

Hal ini sesuai dengan amanah Presiden yang menyerukan agar mempermudah proses birokrasi. 

 

"Camat harus jadi ujung tombak.

Pak Camat juga kalau ada investor, mohon disegerakan, itu peluang‎," ungkap Nurdin Basirun.

 

Dalam peresmian itu diketahui, kalau posisi Camat Siantan Utara dipercayakan kepada Tarmizi yang dipertegas melalui Keputusan Bupati Nomor 521 tahun 2019 yang ditetapkan di Tarempa pada 1 Juli 2019. (tribunbatam.id/septyanmuliarohman)