BATAM TERKINI
Sekolah Swasta Ingin Dilibatkan, Jogie Suaduon: Daripada Capek Bangun Rombel, Kenapa Tak ke Swasta?
Sekjen Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta Kepri, Jogie Suaduon berharap ada sinergi antara sekolah swasta dengan pemerintah terkait daya tampung.
Penulis: Dewi Haryati |
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Sekjen Forum Komunikasi Kepala Sekolah Swasta Kepri, Jogie Suaduon mengatakan, mestinya ada sinergi antara sekolah swasta dengan pemerintah, dalam mengatasi persoalan daya tampung sekolah negeri.
"Daripada capek bangun rombel (rombongan belajar), USB (unit sekolah baru), kenapa tak ke swasta saja," kata Jogie, Senin (8/7) di Batam Center.
Soal biaya, bisa dibicarakan bersama antara pihak swasta, pemerintah, dan pihak terkait lainnya.
Dalam hal ini, pihak swasta juga meminta pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk pemberian subsidi.
"Jangan dianggap swasta tak ada. Padahal SMA/SMK negeri juga bayar biaya sekolah. Bahkan sekolah swasta ada yang lebih rendah dari sekolah negeri biaya SPP-nya," ujarnya.
Iapun meminta, pemerintah mestinya memberikan edukasi kepada masyarakat terkait keberadaan sekolah swasta.
"Harusnya yang dituntut itu bukan harus ke sekolah negeri. Tapi bagaimana anak bisa sekolah. Kita sama-sama mendidik anak-anak supaya mendapat pendidikan yang berkualitas," kata Jogie.
Jika solusi tambah rombel diterapkan, hal ini juga akan berdampak pada beban APBD.
Terkait biaya sekolah swasta yang dikeluhkan mahal oleh para orangtua, Ketua Badan Musyawah Perguruan Swasta Kepri, Gafarudin mengatakan, pihaknya sudah pernah membicarakan hal ini.
"Kita bisa saja menurunkannya, tapi kita balikkan lagi ke pemerintah, untuk gaji guru swasta, operasional gedung, ditanggung negara, bagaimana? Sementara untuk gaji, operasional gedung, dari kita sendiri," ujar Gafarudin.
Balik lagi ke wacana penambahan rombel, Gafarudin meminta pemerintah mematuhi aturan terkait PPDB. Dalam artian mengikuti aturan terkait PPDB terlebih dulu.
"Ikuti aturan di PPDB dulu. Jadi nggak serta merta, sudah... ditampung semua ke sekolah negeri. Tahapan di PPDB ini belum lagi dijalankan, sudah diambil kebijakan seperti ini," katanya.
Dari pihak sekolah swasta bisa saja berontak dengan kebijakan seperti itu.
"Kita kumpulkan sekolah swasta, siswa dari kelas 1 sampai kelas 3 kita serahkan ke negara untuk mengambilnya. Mampu tidak pemerintah?," ujarnya.
Menyoal keluhan para orangtua biaya sekolah swasta mahal, dan lebih memilih anaknya sekolah ke negeri dengan alasan biaya, keterbatasan ekonomi, dari pihak swasta juga menyoroti hal ini. Karena dari orangtua wali murid yang dikumpulkan di Dataran Engku Putri Batam Center, Senin (8/7), nyatanya banyak orangtua yang menggunakan kendaraan pribadi roda empat, datang.