KPK OTT di KEPRI
Gunakan Sandi 'Ikan' dan 'Kepiting' Gubernur Kepri Nurdin Basirun Saat Terima Suap
Kata sandi yang dipakai, antara lain "ikan", "kepiting" dan "daun". "Disebut jenis 'Ikan Tohok' dan rencana 'penukaran ikan' di dalam komunikasi terse
lihat foto
TRIBUNBATAM.id, BATAM - Dalam Praktik suap yang dilakukan antara Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Pihak Swasta, mereka menggunakan sejumlah kata Sandi.
Hal ini digunakan untuk kamuflase agar suap tersebut tidak terlalu kentara.
Gubernur Kepulauan Riau Nurdin Basirun menggunakan sejumlah kata sandi dalam praktik korupsi suap terkait izin prinsip reklamasi di Tanjung Piayu.
"Selama proses penyelidikan sebelum operasi tangkap tangan dilakukan Rabu kemarin, tim KPK mencermati sejumlah penggunaan kata sandi yang kami duga merupakan kamuflase untuk menutupi transaksi yang dilakukan," ujar Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah dalam keterangan pers, Jumat (12/7/2019).
Kata sandi yang dipakai, antara lain "ikan", "kepiting" dan "daun". "Disebut jenis 'Ikan Tohok' dan rencana 'penukaran ikan' di dalam komunikasi tersebut.
Selain itu, terkadang digunakan kata 'Daun'," papar Febri.
Febri melanjutkan, ketika penyidik KPK melakukan OTT pertama kali di Pelabuhan Sri Bintan, Tanjungpinang, salah satu pihak yang diamankan juga sempat berdalih bahwa dia tidak menerima uang.
• KPK Amankan Rp 3,5 Miliar, USD 33.200 & SGD 134.711, Bawa 13 Tas dari Rumah Dinas Gubernur Kepri
• Ayah Hamili Anak Kandung, Korban Selalu Termunung Awal Terungkapnya Hubungan Terlarang
• Barbie Kumalasari Sarankan untuk Berdamai Demi Anak, Minta Fairuz Maafkan Galih Ginanjar
• Jamaah Haji Indonesia Bergerak ke Mekkah Mulai 14 Juli
Namun, ia mengaku menerima paket berisi kepiting.
"Ketika KPK melakukan OTT awal di pelabuhan, pihak yang diamankan saat itu sempat berdalih tidak ada uang yang diterima, tetapi kepiting," kata Febri.
Diketahui, di pelabuhan tersebut, penyidik KPK mengamankan seorang swasta bernama Abu Bakar dan Budi Hartono selaku Kepala Bidang Perikanan Tangkap DKP.
Febri menegaskan, KPK akan mencermati penggunaan kode-kode serupa dalam penanganan perkara ini.
"Sebab, KPK telah berulang kali memecahkan sandi-sandi seperti ini. Dan hal ini juga sangat terbantu dengan informasi yang kami terima dari masyarakat," ujar Febri.
Kronologi Perkara ini dimulai ketika pihak swasta bernama Abu Bakar mengajukan izin pemanfaatan laut dengan melakukan reklamasi di Tanjung Piayu, Kepri.
Izin itu dalam rangka pembangunan resor dan kawasan wisata seluas 10,2 hektare.
Sekadar gambaran, Tanjung Piayu merupakan kawasan budi daya dan hutan lindung.
