Zonasi Pesisir Kian Mendesak, Amsakar: Pemko Tak Pernah Dilibatkan

TRIBUNBATAM.id, BATAM - Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) ramai diberitakan belakangan ini.

Apalagi semenjak kasus hukum yang dialami Gubernur Kepri nonaktif, Nurdin Basirun mencuat.

Dimintai tanggapannya, Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan, kebijakan soal zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil ini berada di Provinsi Kepri.

Pemerintah Kota Batam dikatakan belum pernah dilibatkan dalam pembahasan.

"Kalau tak salah, belum pernah dibahas dengan kami. Kecuali sekali pernah hadir, waktu Pak Lambok dari Kementerian Kelautan hadir. Tapi betul-betul masih pembahasan awal," kata Amsakar, usai menghadiri peresmian hanggar perawatan pesawat udara di Politeknik Negeri Batam, Kamis (18/7/2019).

Setelah itu tidak ada lagi. Menurut Amsakar, jika ranperda ini akan disahkan sebagai perda, dalam pembahasannya akan meminta masukan dari kabupaten/kota se-Kepri.

Wilayah mana saja yang akan dilakukan pengembangan-pengembangan.

• Jalanan Batam Terancam Macet, Jumlah Kendaraan Baru Tiap Tahun Terus Bertambah

• Mobil Milik Rustam Warga Sagulung Batam Dibakar Orang Tak Dikenal

• Lowongan Kerja BUMN PT Antam Buka Loker Besar-besaran, Ini Syarat & Link Daftar Online

• BP Batam Batalkan Alokasi Lahan Perusahaan di Batam Center, Ini Sebabnya!

Dari Pemko Batam, diakui sebetulnya ada satu wilayah yang diusulkan ke provinsi untuk direklamasi. Lokasinya berada di Nongsa dan tujuannya untuk pengembangan wisata.

Namun dengan kondisi yang terjadi saat ini, menurut Amsakar, hal itu tidak dapat dilakukan.

"Kalau dari RZWP3K, tepi pantainya belum ada zonasi yang disepakati, belum ada regulasi, ya sulit untuk dibangun," ujarnya.

Soal rencana zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil ini menurutnya juga perlu koordinasi dengan kementerian teknis terkait.

Namun untuk teknis lebih detail, Amsakar meminta untuk langsung ditanyakan kepada pejabat di Provinsi Kepri.

"Apakah akan dilakukan penyesuaian, saya tak punya pemahaman soal itu. Tanya ke Provinsi ya," kata Amsakar.

Tanpa Tata Ruang

Sebelumnya, masalah kepastian tata ruang di pesisir maupun pulau-pulau kecil di Kepri menjadi hangat dibicarakan menyusul adanya kasus reklamasi yang belakangan menjerat gubernur Kepri dan para pejabat di tingkat kepala dinas maupun kepala bidang.